Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 26

Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 26 adalah Kode Jenis Setoran Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 26 untuk menyetorkan atau membayar PPh Pasal 26 yang telah dipotong dari penerima penghasilan obyek PPh Pasal 26 ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.

Contoh Penggunaan Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 26 (411127)

Contoh Kasus 1

PT.Surya Bhagaskara Elektrik adalah Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dibidang pengelolaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).

PT.Surya Bhagaskara Elektrik terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 20 Maret 2016 dengan salah satu kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) adalah sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 26.

Pada bulan April 2020 salah satu mesin pembangkit listrik yang dimiliki PT.Surya Bhagaskara Elektrik mengalami kerusakan dan untuk memperbaikinya menggunakan jasa perusahaan dari China.

Pada bulan Mei 2020 perbaikan mesin pembangkit listrik selesai dikerjakan dan dilakukan pembayaran atas jasa perbaikan tersebut kepada perusahaan dari China.

Atas pembayaran jasa perbaikan mesin pembangkit listrik tersebut PT.Surya Bhagaskara Elektrik harus melakukan pemotongan PPh Pasal 26 karena penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, dan PPh Pasal 26 tersebut harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Juni 2020 ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411127-104

Contoh Kasus 2

PT.Ganendra Gumilar Sawit adalah Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit.

PT.Ganendra Gumilar Sawit  terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 13 Pebruari 2007 dengan salah satu kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) adalah sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 26.

Pada bulan Maret 2020 PT.Ganendra Gumilar Sawit membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, dimana salah satu pemegang saham berasal dari Singapura.

Atas pembayaran dividen kepada pemegang saham dari Singapura tersebut PT.Ganendra Gumilar Sawit  harus melakukan pemotongan PPh Pasal 26 karena penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, dan PPh Pasal 26 tersebut harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2020 ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411127-101.

Kasus Yang Sering Terjadi

Terjadi Kesalahan Dalam Pembuatan Kode Billing

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai Pemotong PPh Pasal 26 kadang-kadang keliru dalam pembuatan Kode Billing yang akan digunakan untuk menyetor PPh Pasal 26 yang terutang.

Misalkan telah terjadi kesalahan dalam pengisian kode billing yang seharusnya disetor untuk jenis Pajak PPh Pasal 26 atas Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri tetapi malah dibuat kode billing untuk STP (Surat Tagihan Pajak) atas PPh Pasal 26 yang terlambat disetor.

Apabila terjadi hal tersebut sepanjang belum dilakukan penyetoran pajak untuk STP (Surat Tagihan Pajak) atas PPh Pasal 26 yang terlambat disetor, maka kode billing yang sudah dibuat diabaikan saja.

Segera dibuatkan lagi kode billing atas PPh Pasal 26 atas Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri Kode : 411127-101

Terjadi Salah Setor

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai Pemotong PPh Pasal 26 kadang-kadang keliru dalam penyetoran PPh Pasal 26 yang terutang.

Misalkan telah terjadi kesalahan dalam pengisian kode billing yang seharusnya disetor untuk jenis Pajak PPh Pasal 26 atas Jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri tetapi malah dibuat kode billing untuk SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas PPh Pasal 26 hasil pemeriksaan pajak.

Apabila terjadi hal tersebut dan telah dilakukan penyetoran pajak untuk SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas PPh Pasal 26 hasil pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak  dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk) dari jenis pembayaran pajak SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas PPh Pasal 26 hasil pemeriksaan pajak ke jenis pembayaran pajak PPh Pasal 26 atas Jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Jadi untuk lampiran pelaporan pajak SPT Masa PPh Pasal 23/26 tidak perlu lagi melakukan pembayaran pajak PPh Pasal 26 atas Jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri, tetapi menggunakan hasil Pbk yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak

Kode Jenis Setoran Pajak Untuk Penyetoran PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

Kode Jenis Setoran Pajak

Keterangan

411127-100

untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pas al 26 termasuk penghasilan atas pengalihan harta berdasarkan PMK 82/PMK.03/2009 dan PER-52/PJ/2009

411127-101

untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT  Masa PPh Pasal 26.

411127-102

untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor . atas bunga (termasuk premium, diskonto, pre mi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPI' Masa PPh Pasal 26.

411127-103

untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

411127-104

untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas jasa yang  dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

411127-105

untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus dibayar atas laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh BUT.

411127-106

Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP

411127-199

Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 26

411127-300

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum  dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).

411127-301

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum  dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT

411127-310

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).

411127-311

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT.

411127-320

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum  dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah Paiak BUT).

411127-321

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum  dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah Paiak BUT.

411127-390

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum  dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

411127-500

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

411127-501

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

411127-510

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP

411127-511

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 B ayat (2) Undang-Undang KUP


Artikel Yang Terkait  :
1. Kode Jenis Setoran Pajak Untuk Seluruh Jenis Pajak