KEP-965/PJ.9/1991 Tanggal 17 Oktober 1991 Tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 965/PJ.9/1991
TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN
NOMOR KEP - 965/PJ.9/1991
TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari
1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan perlu pengaturan
lebih lanjut pelaksanaan teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui
Pemindahbukuan tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
Mengingat :
1.
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 655/KMK.04/1990 tanggal 11 Juni 1990 tentang Pemberian Bunga
Karena Keterlambatan Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak;
2.
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Tata Cara
Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;
3.
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 780/KMK.04/1991 tanggal 2 Agustus 1991 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan dan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan;
4.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-19/PJ/1990 tanggal 31 Maret 1990 tentang Pedoman Induk Tata Usaha
Penerimaan dan Restitusi Pajak.
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN
Pasal
1
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 88/KMK.04/1991
tanggal 24 Januari 1991, dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau
berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk wajib
pajak yang sama atau berlainan, dalam Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau
berlainan.
Pasal
2
(1)
|
Pemindahbukuan karena adanya
kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari
1991, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak tanpa permohonan dari Wajib Pajak yang bersangkutan, dan
tanpa memerlukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
atau Direktur Jenderal Pajak.
|
(2)
|
Pemindahbukuan karena salah atau kurang jelas mengisi
Surat Setoran Pajak atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88/KMK.04/1991 tanggal
24 Januari 1991, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang
berwenang melaksanakan Tata Usaha Surat Setoran Pajak, tanpa memerlukan
persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur
Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
|
a.
harus
ada permohonan untuk dilakukan pemindahbukuan dari Wajib Pajak pemegang asli
Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib
Pajak terdaftar;
b.
permohonan
pemindahbukuan karena kesalahan mengisi nama dan NPWP pada SSP, harus
dilampiri dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan/atau Nomor
Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP
tersebut bukan miliknya dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk memindahbukukan
hal-hal yang tercantum dalam SSP yang bukan miliknya tersebut kepada Wajib
Pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan;
c.
permohonan
pemindahbukuan karena kesalahan dalam mengisi SSP yang dilakukan oleh
Bendaharawan/Pemungut Pajak dan atau dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh
Bendaharawan/Pemungut Pajak dimaksud;
d.
SSP yang
dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan dengan pajak yang
terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP),
Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat
Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitaan (SPb), atau
dalam Pemberitahuan Impor untuk Dipakai (PIUD) dari Wajib Pajak pemohon atau
Wajib Pajak yang karena kekeliruan tercantum dalam SSP tersebut.
|
|
(3)
|
Sebagai bukti telah dilakukan
pemindahbukuan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Bukti
Pemindahbukuan (Bukti Pbk) dengan menggunakan bentuk KP PDIP 5.3 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
|
Pasal
3
(1)
|
Saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan karena adanya
kelebihan pembayaran pajak atau pemberian bunga kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
|
a.
dalam
hal dilakukan perhitungan dengan hutang pajak yang belum dilunasi, yaitu
tanggal yang lebih akhir diantara tanggal timbulnya hak Wajib Pajak atas
kelebihan pembayaran pajak atau atas pemberian bunga dan tanggal saat
terhutangnya hutang pajak dimaksud;
b.
dalam
hal dilakukan perhitungan dengan hutang pajak yang akan datang, yaitu tanggal
yang lebih akhir diantara tanggal timbulnya hak Wajib Pajak atas kelebihan
pembayaran pajak atau atas pemberian bunga dan tanggal permohonan Wajib
Pajak;
|
|
(2)
|
Saat berlakunya Bukti
Pemindahbukuan karena hal-hal yang lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (2), adalah tanggal penyetoran pajak yang dipindahbukukan.
|
Pasal
4
Yang dimaksud dengan tanggal
timbulnya hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah :
(1)
|
tanggal Surat Keputusan Kelebihan
Pembayaran Pajak untuk kelebihan pembayaran pajak yang diputuskan dengan
SKKPP atau tanggal Surat Keputusan Pemberian Bunga atas Kelambatan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPB) untuk pemberian bunga kepada
Wajib Pajak;
|
(2)
|
tanggal yang lebih akhir diantara
tanggal keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali dan tanggal-tanggal
setoran pajak yang melebihi pajak terhutang, untuk kelebihan pembayaran pajak
yang timbul karena adanya keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali.
|
Pasal
5
SSP dan Bukti Pemindahbukuan yang
telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak yang bersangkutan yang menunjukan bahwa atas SSP dan Bukti
Pemindahbukuan tersebut telah dilakukan pemindahbukuan.
Pasal
6
Dengan berlakunya Keputusan ini,
maka ketentuan-ketentuan mengenai pemindahbukuan yang telah diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-19/PJ/1990 tanggal 31 Maret 1990
tentang Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan restitusi Pajak, yang
bertentangan dengan bunyi Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal
7
Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
Drs. MARIE
MUHAMMAD
Lampiran I
Surat Keputusan Dirjen Pajak |
||
Nomor
|
:
|
KEP-965/PJ.9/1991
|
Tanggal
|
:
|
17 Oktober 1991
|
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
KANTOR
PELAYANAN PAJAK
|
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
No. : Pbk.
/ /WPJ.
/KP /19
|
LEMBAR
1
Untuk Wajib Pajak |
||||||||||||
Permohonan WP
|
SKKPP
|
|||||||||||||
Pemindahbukuan dilakukan
berdasarkan *) :
|
||||||||||||||
Perhitungan Lebih Bayar
Karena Keputusan Keberatan / Banding
|
............
|
|||||||||||||
Nomor :
..............................
|
Tgl : ...............
|
|||||||||||||
Dari
:
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.....................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Pajak :
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.....................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
:
|
.....................................
|
|||||||||||||
Kepada :
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.....................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.......................................
|
Kode Jenis
Pajak :
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.....................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
:
|
.........................................
|
|||||||||||||
Berlaku sejak
|
:
|
.....................................
|
||||||||||||
Jumlah Pemindahbukuan
|
:
|
Rp.
...................................
|
||||||||||||
dengan huruf
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
.........................................
|
||||||||||||||
.....................,
....................................
KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
____________________________
NIP.
|
||||||||||||||
*)
|
Beri tanda X pada kotak yang sesuai.
|
**)
|
Coret yang tidak perlu.
|
KP PDIP 5.3.
Lampiran I
Surat Keputusan Dirjen Pajak |
||
Nomor
|
:
|
KEP-965/PJ.9/1991
|
Tanggal
|
:
|
17 Oktober 1991
|
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
KANTOR
PELAYANAN PAJAK
|
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
|
LEMBAR
2
Untuk Kantor Pelayanan Pajak |
||||||||||||
No. : Phk.
/ /WPJ.
/KP /19
|
||||||||||||||
Permohonan WP
|
SKKPP
|
|||||||||||||
Pemindahbukuan dilakukan
berdasarkan *) :
|
||||||||||||||
Perhitungan Lebih Bayar Karena
Keputusan Keberatan / Banding
|
............
|
|||||||||||||
Nomor :
...............................
|
Tgl : ............
|
|||||||||||||
Dari
:
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis Pajak
:
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
........................
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Kepada :
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis Pajak
:
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
:
|
.........................................
|
|||||||||||||
Berlaku sejak
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jumlah Pemindahbukuan
|
:
|
Rp.
...................................
|
||||||||||||
dengan huruf
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
.........................................
|
||||||||||||||
........................,
....................................
KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
____________________________
NIP.
|
||||||||||||||
*)
|
Beri tanda X pada kotak yang sesuai.
|
**)
|
Coret yang tidak perlu.
|
KP PDIP 5.3.
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
KANTOR
PELAYANAN PAJAK
|
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
|
LEMBAR
3
Untuk Kantor Pelayanan Pajak
(Pengurang)
|
||||||||||||
No. : Phk.
/ /WPJ.
/KP /19
|
||||||||||||||
Permohonan WP
|
SKKPP
|
|||||||||||||
Pemindahbukuan dilakukan
berdasarkan *) :
|
||||||||||||||
Perhitungan Lebih Bayar Karena
Keputusan Keberatan / Banding
|
............
|
|||||||||||||
Nomor :
...............................
|
Tgl : ............
|
|||||||||||||
Dari
:
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.......................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Pajak :
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
.............................................
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Kepada :
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis Pajak
:
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
..........................................
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Berlaku sejak
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jumlah Pemindahbukuan
|
:
|
Rp.
...................................
|
||||||||||||
dengan huruf
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
.........................................
|
||||||||||||||
.........................,
....................................
KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
____________________________
NIP.
|
||||||||||||||
*)
|
Beri tanda X pada kotak yang sesuai.
|
**)
|
Coret yang tidak perlu.
|
KP PDIP 5.3.
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
KANTOR
PELAYANAN PAJAK
|
BUKTI PEMINDAHBUKUAN
|
LEMBAR
4
Untuk Arsip Pajak |
||||||||||||
No. : Phk.
/ /WPJ.
/KP /19
|
||||||||||||||
Permohonan WP
|
SKKPP
|
|||||||||||||
Pemindahbukuan dilakukan
berdasarkan *) :
|
||||||||||||||
Perhitungan Lebih Bayar Karena
Keputusan Keberatan / Banding
|
............
|
|||||||||||||
Nomor :
...............................
|
Tgl : ............
|
|||||||||||||
Dari
:
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Pajak :
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
.......................................
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Kepada :
|
||||||||||||||
Nama
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Alamat
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
NPWP
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jenis Pajak
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Pajak :
|
|||||||||||
Masa/Tahun
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
STP/SKP/SKPT **) Nomor
|
:
|
.........................................
|
Kode Jenis
Setoran :
|
|||||||||||
......................................
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Berlaku sejak
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
Jumlah Pemindahbukuan
|
:
|
Rp.
...................................
|
||||||||||||
dengan huruf
|
:
|
.........................................
|
||||||||||||
.........................................
|
||||||||||||||
........................,
......................................
KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
____________________________
NIP.
|
||||||||||||||
*)
|
Beri tanda X pada kotak yang sesuai.
|
**)
|
Coret yang tidak perlu.
|
KP PDIP 5.3.
LAMPIRAN
III
CONTOH
PENENTUAN SAAT BERLAKUNYA BUKTI PEMINDAHBUKUAN
(Pasal
3 Kep Dirjen Pajak Nomor : /KMK.04/1991)
Pasal 3 Huruf a :
|
||||||||||
-
|
SKKPP :
|
|||||||||
- Diterbitkan tanggal 15
Agustus 1991 :
|
||||||||||
- Kelebihan pembayaran pajak
sebesar
|
Rp. 1.000,00
|
|||||||||
-
|
Hutang pajak yang telah jatuh
tempo :
|
|||||||||
- STP tanggal 14 Agustus
1991 sebesar
|
Rp. 350,00
|
|||||||||
- SKP tanggal 15 Agustus
1991 sebesar
|
Rp. 500,00
|
|||||||||
-
|
Pemindahbukuan dilaksanakan pada tanggal
20 Agustus 1991
dengan tanggal-tanggal Bukti Pemindahbukuan : |
|||||||||
Perhitungan
dengan
|
Jumlah
Pajak
|
Tanggal
|
||||||||
S
T P
|
Rp.
350,00
|
15
Agustus 1991
|
||||||||
S
K P
|
Rp.
500,00
|
16
Agustus 1991
|
||||||||
Pasal 3 Huruf b :
|
||||||||||
-
|
SKKPP :
|
|||||||||
- Diterbitkan tanggal 15
Agustus 1991 :
|
||||||||||
- Kelebihan pembayaran pajak
sebesar
|
Rp. 2.000,00
|
|||||||||
-
|
Hutang pajak yang telah jatuh
tempo :
|
|||||||||
Jenis
Ketetapan |
Jumlah
Hutang Pajak |
Tanggal
Jatuh Tempo |
Tanggal
Permohonan |
|||||||
S
T P
|
Rp.
320,00
|
16
Agustus 1991
|
14
Agustus 1991
|
|||||||
S
K P
|
Rp.
540,00
|
18
Agustus 1991
|
18
Agustus 1991
|
|||||||
-
|
Pemindahbukuan dilaksanakan pada
tanggal 20 Agustus 1991 dengan tanggal-tanggal Bukti Pemindahbukuan :
|
|||||||||
Perhitungan
dengan
|
Jumlah
Pajak
|
Tanggal
|
||||||||
S
T P
|
Rp.
320,00
|
15
Agustus 1991
|
||||||||
S
K P
|
Rp.
540,00
|
18
Agustus 1991
|
||||||||
Pasal 3 Huruf c.1 :
|
||||||||||
SPMKP
/ SPMB
|
Diterbitkan
|
Saat
timbulnya hak WP
|
||||||||
S
P M K P
|
Tgl.
23 Agustus 1991
|
23
Agustus 1991
|
||||||||
S
P M B
|
Tgl.
25 Agustus 1991
|
25
Agustus 1991
|
||||||||
Pasal 3 Huruf c.2 :
|
||||||||||
-
|
SKP :
|
|||||||||
- Jumlahyang masih harus
dibayar
|
Rp. 1.000,00
|
|||||||||
- Pembayaran dilakukan :
|
||||||||||
tanggal 5
Agustus 1991 sebesar
|
Rp. 300,00
|
|||||||||
tanggal 15 Agustus
1991 sebesar
|
Rp. 500,00
|
|||||||||
tanggal 16 Agustus
1991 sebesar
|
Rp. 200,00
|
|||||||||
-
|
Keputusan keberatan dikeluarkan :
|
|||||||||
- Tanggal 14 Agustus 1991
|
||||||||||
- Jumlah yang masih harus
dibayar
|
Rp. 250,00
|
|||||||||
-
|
Tanggal timbulnya hak Wajib Pajak
:
|
|||||||||
-
|
Jumlah pajak Rp.
50,00 : tgl. 14 Agustus 1991
|
|||||||||
-
|
Jumlah pajak Rp. 500,00
: tgl. 15 Agustus 1991
|
|||||||||
-
|
Jumlah pajak Rp. 200,00
: tgl. 16 Agustus 1991
|
|||||||||
LAMPIRAN
III
S
U R A T P E R N Y A T A A N
Sehubungan dengan surat kami nomor :
................................................... tanggal :
.............................................. mengenai permohonan
pemindahbukuan Surat Setoran Pajak ( S S P ) :
Atas nama
|
:
|
.................................................................................
|
|
Alamat
|
:
|
.................................................................................
|
|
N P W P
|
:
|
.................................................................................
|
|
Jenis Pajak
|
:
|
........................................
kode : ...........................
|
|
Jenis Setoran
|
:
|
.................................................................................
|
|
Bulan/Tahun Pajak
|
:
|
................................................................................
|
|
Jumlah Pajak
|
:
|
Rp. ...........................................................................
|
|
Disetor
|
:
|
tanggal
......................................................................
|
|
Melalui
|
:
|
.................................................................................
|
|
dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :
|
|||
Nama
|
:
|
.................................................................................
|
|
Alamat
|
:
|
.................................................................................
|
|
N P W P
|
:
|
.................................................................................
|
menyatakan bahwa setoran pajak tersebut di atas, benar telah
kami laksanakan sebagaimana mestinya.
Kami sadar bahwa apabila setoran pajak tersebut tidak benar,
berari kami telah melakukan tindak pidana pemalsuan.
Wajib
Pajak
..............................................
NPWP
: .................................
|
1. Pasal 1 Tentang Pemindahbukuan dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk wajib pajak yang sama atau berlainan, dalam Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau berlainan.
2. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Tentang Tata cara permohonan Pemindahbukuan.
3. Pasal 7 Tentang Saat berlakunya KEP-965/PJ.9/1991.
Status KEP-965/PJ.9/1991 Tanggal 17 Oktober 1991 adalah sebagai berikut :
1. KEP-965/PJ.9/1991 Tanggal 17 Oktober 1991 mulai berlaku sejak Tanggal 17 Oktober 1991.
2. KEP-965/PJ.9/1991 telah dicabut dengan PER-27/PJ/2015.
3. Untuk Pemindahbukuan menggunakan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
Peraturan Yang Terkait :