Peraturan Pajak Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Peraturan Pajak Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

C. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

- PMK-8/PMK.03/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

- PMK Nomor 136/PMK.03/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 85/PMK.03/2012 Tanggal 07 Juni 2012 Tentang Penunjukan BUMN Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan PPN Atau PPnBM Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

- PMK Nomor 85/PMK.03/2012 Tanggal 6 Juni 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya

- KMK-240/KMK.03/2022 Tanggal 02 Juni 2022 Tentang Penetapan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 

- KMK-30/KMK.03/2021 Tanggal 1 Pebruari 2021 Tentang Penetapan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh BUMN Sebagai Pemungut PPN

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- PER-17/PJ/2025 Tanggal 1 September 2025 Tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, Dan Madya

Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha 

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 

Berbagi :