Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) berisi Peraturan yang berhubungan dengan PPN, meliputi :
1. Undang-Undang Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
3. Peraturan Pemerintah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
4. Peraturan Menteri Keuangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
5. Keputusan Menteri Keuangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terdiri dari :

A. Peraturan Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) secara Umum

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Usaha

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

5. PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

B. Peraturan Pajak PPN Tentang Pengusaha Kena Pajak

C. Peraturan Pajak PPN Tentang Barang Yang Tidak Dikenai PPN

1. Peraturan Pajak PPN Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai PPN

D. Peraturan Pajak PPN Tentang Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

1. Peraturan Pajak PPN Tentang Jasa Angkutan Yang Tidak Dikenai PPN :

a. PMK 80/PMK.03/2012 Tanggal 29 Mei 2012 Tentang Jenis Jasa Angkutan Umum Di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

E. Peraturan Pajak Tentang Faktur Pajak

F. Peraturan Pajak Tentang Kredit Pajak PPN :

a. Peraturan Pajak Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

G. Peraturan Pajak PPN Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

H. Peraturan Pajak PPN Tentang Pemusatan Tempat Terutang PPN

a. PER-11/PJ/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Terutang.

Wibowo Pajak

Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)