Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) berisi Peraturan yang berhubungan dengan PPN, meliputi :
1. Undang-Undang Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
3. Peraturan Pemerintah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
4. Peraturan Menteri Keuangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
5. Keputusan Menteri Keuangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
G. Peraturan Pajak PPN Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak
1. Undang-Undang Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
3. Peraturan Pemerintah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
4. Peraturan Menteri Keuangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
5. Keputusan Menteri Keuangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terdiri dari :
A. Peraturan Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) secara Umum
B. Peraturan Pajak PPN Tentang Pengusaha Kena Pajak
C. Peraturan Pajak PPN Tentang Barang Yang Tidak Dikenai PPN
D. Peraturan Pajak PPN Tentang Jasa Yang Tidak Dikenai PPN
1. Peraturan Pajak PPN Tentang Jasa Angkutan Yang Tidak Dikenai PPN :
E. Peraturan Pajak Tentang Faktur Pajak
F. Peraturan Pajak Tentang Kredit Pajak PPN :
G. Peraturan Pajak PPN Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
H. Peraturan Pajak PPN Tentang Pemusatan Tempat Terutang PPN
I. Peraturan Pajak Tentang LPG (Liquefied Petroleum Gas)
J. Peraturan Pajak Tentang Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Pulsa dan Voucer