Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP)

A. Pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Pengertian Harga Pokok Penjualan (HPP) disebut juga dengan Cost Of Good Sold (COGS) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual.

Biaya yang termasuk dalam Harga Pokok Penjualan adalah biaya yang berkaitan langsung dengan perolehan atau pembelian barang atau produk yang akan dijual.

B. Tujuan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP)

Tujuan Perhitungan Harga Pokok Penjualan bagi perusahaan adalah untuk mengetahui berapa nilai harga pokok dari barang yang dijual oleh perusahaan.

Dengan mengetahui berapa harga pokok penjualan dari produk yang dijual oleh perusahaan, maka dapat ditentukan berapa harga jual yang di inginkan perusahaan sehingga diketahui laba atau keuntungan yang diperolehnya.

Selain itu dengan mengetahui berapa harga pokok penjualan dari produk yang dijual perusahaan akan dapat diketahui kewajaran dari harga jual produk tersebut jika dibandingkan dengan harga produk sejenis milik kompetitor atau pesaing.

C. Komponen Harga Pokok Penjualan

Jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usahanya terdiri dari :

1. Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dibidang perdagangan.

2. Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dibidang manufaktur atau industri.

3. Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dibidang Jasa.

Komponen yang menyusun Harga Pokok Penjualan untuk perusahaan perdagangan antara lain :

1. Persediaan Awal

Persediaan awal adalah jumlah barang yang masih tersedia untuk dijual per 1 Januari yang berasal dari persediaan akhir tahun sebelumnya.

2. Pembelian

Pembelian adalah jumlah barang yang dibeli oleh perusahaan pada periode berjalan yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Nilai pembelian terdiri dari harga barang dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian dan ditambah biaya angkut barang.

3. Persediaan Akhir

Persediaan akhir adalah jumlah barang yang masih tersedia untuk dijual per 31 Desember.

Komponen yang menyusun Harga Pokok Penjualan untuk perusahaan manufaktur atau industri antara lain :

1. Persediaan Awal

Persediaan awal untuk perusahaan manufaktur atau industri terdiri dari :

a. Persediaan Awal Bahan Baku

b. Persediaan Awal Bahan Pembantu

c. Persediaan Awal Barang Dalam Proses

d. Persediaan Awal Barang Jadi.

Persediaan awal adalah jumlah bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses dan barang jadi yang masih tersedia untuk dijual per 1 Januari yang berasal dari persediaan akhir tahun sebelumnya.

2. Pembelian

Pembelian untuk perusahaan manufaktur atau industri terdiri dari :

a. Pembelian Bahan Baku

b. Pembelian Bahan Pembantu

Pembelian adalah jumlah bahan baku dan bahan pembantu yang dibeli oleh perusahaan pada periode berjalan yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Nilai pembelian terdiri dari harga barang dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian dan ditambah biaya angkut barang.

3. Persediaan Akhir

Persediaan Akhir untuk perusahaan manufaktur atau industri terdiri dari :

a. Persediaan Akhir Bahan Baku

b. Persediaan Akhir Bahan Pembantu

c. Persediaan Akhir Barang Dalam Proses

d. Persediaan Akhir Barang Jadi.

Persediaan akhir adalah jumlah bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses dan barang jadi yang masih tersedia untuk dijual per 31 Desember.

4. Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead Pabrik adalah biaya yang berkaitan dengan penunjang kelancaran proses produksi barang jadi dan barang dalam proses.

Biaya Overhead Pabrik terdiri dari :

a. Biaya Listrik Pabrik

b. Biaya Air Pabrik

c. Biaya Asuransi Bangunan Pabrik

d. Biaya Asuransi Mesin.

5. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya Tenaga Kerja Langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang bekerja pada proses produksi barang dalam proses dan barang jadi.

Jenis Biaya Tenaga Kerja Langsung antara lain :

a. Gaji Tenaga Kerja Langsung.

b. Upah 
Tenaga Kerja Langsung.

c. Uang Lembur 
Tenaga Kerja Langsung.

d. Tunjangan 
Tenaga Kerja Langsung.

e. Biaya BPJS untuk tenaga kerja langsung.

Komponen yang menyusun Harga Pokok Penjualan untuk perusahaan Jasa

Untuk perusahaan jasa tidak terdapat barang yang dijual sehingga tidak terdapat komponen persediaan awal, pembelian dan persediaan akhir.

Komponen yang menyusun Harga Pokok Penjualan untuk perusahaan Jasa antara lain :

a. Biaya tenaga kerja langsung.

b. Biaya transportasi.

c. Biaya penginapan.

d. Biaya tiket pesawat.

e. Biaya tiket kereta api.

f. Biaya Pemasaran atau promosi.

g. Biaya bahan bakar.

i. Biaya Pengiriman.

D. Metode Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Metode Perhitungan dalam menentukan Harga Pokok Penjualan terdiri dari :

1. Metode Fifo (First In First Out)

Metode First In First Out (FIFO) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menetapkan besarnya harga pokok penjualan barang didasarkan atas asumsi bahwa harga pokok penjualan barang harus dibebankan pada pendapatan sesuai dengan urutan pembelian barang tersebut.

Jadi, persediaan akhir yang dianggap berasal dari pembelian barang paling akhir.

2. Metode Lifo (Last In First Out)

Metode Last In First Out (LIFO) merupakan suatu metode untuk menghitung harga pokok penjualan barang dan persediaan akhir dari hasil melakukan stok opname pada akhir suatu periode.

Harga pokok penjualan dihitung dengan menggunakan harga barang yang masuk terakhir ke gudang dan dikeluarkan dahulu.

Dengan demikian barang yang masih belum terjual adalah barang dari persediaan awalnya.

3. Metode Rata-rata (avarage)

Metode rata-rata merupakan suatu metode yang menghitung harga yang terdapat dalam penilaian persediaan yang didasari atas harga rata-rata barang yang sama dalam periode tertentu.

Metode rata-rata ini memiliki hubungan yang selaras dengan arus naik turunnya harga karena sebagai kompromi antara FIFO dan LIFO.

E. Perlakuan Pajak Atas Harga Pokok Penjualan

Pengertian Harga Pokok Penjualan menurut pajak

Perlakuan Pajak Atas Harga Pokok Penjualan diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengertian Harga Pokok Penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima.

Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan , maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima.

Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima.

Metode Perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut pajak

Metode Perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut pajak diatur dalam Pasal 10 ayat 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Metode Perhitungan Harga Pokok Penjualan menurut pajak yaitu :

1. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.

2. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara :

a. Metode Fifo (First In First Out).

b. Metode Rata-rata (avarage)

3. Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

Referensi :

1. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Soemarso : Akuntansi Suatu Pengantar.


Artikel Yang Perlu Diketahui :

Artikel Tentang Akuntansi