Peraturan Pajak Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Pajak Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak  terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang Tata cara proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Pajak Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

- Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

C. Peraturan Menteri Keuangan :

-  PMK Nomor 119 Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMK-39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 

- PMK-209/PMK.03/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- PMK-117/PMK.03/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Tanggal 12 April 2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- PER-10/PJ/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Ketentuan Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

- PER-5/PJ/2023 Tanggal 9 Mei 2023 Tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

- PER-04/PJ/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang Restitusi atau Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Pajak Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Peraturan Pajak Tentang Administrasi Pajak

Berbagi :