Peraturan Pajak Tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

Peraturan Pajak Tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

Peraturan Pajak Tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Pasal 16B ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

B. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

C. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan

- PMK Nomor 59 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

- PMK-162/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Tata Cara Tata Cara Penerbitan SKB PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

- PMK-248/PMK.010/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor 162/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN atau PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

- PMK-33/PMK.03/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

- SE-39/PJ/2014 Tanggal 20 November 2014 Tentang Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Bebas Dan Surat Dispensasi Serta Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang Administrasi Pajak

Peraturan Pajak Tentang SKB (Surat Keterangan Bebas)

Berbagi :