Peraturan Pajak Tentang PPN Ditanggung Pemerintah

Peraturan Pajak Tentang PPN Ditanggung Pemerintah terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.

Peraturan Pajak Tentang PPN Ditanggung Pemerintah meliputi :

A. Undang-Undang :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

B. Peraturan Pemerintah :

- 

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 27 Februari 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

- PMK Nomor 13 Tahun 2025 Tanggal 4 Februari 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

- PMK Nomor 92 Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

- PMK Nomor 61 Tahun 2024 Tanggal 11 September 2024 Tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

- PMK-6/PMK.010/2022 Tanggal 02 Pebruari 2022 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

- PMK-103/PMK.010/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

- PMK-102/PMK.010/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang PPN Atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan Atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

- 

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang Fasilitas dan Insentif PPN dan PPnBM

Berbagi :