Peraturan Tentang Cadangan Piutang Tak Tertagih (CKPN)

Cadangan Piutang Tak Tertagih adalah pembebanan menurut fiskal, sedangkan menurut Akuntansi Komersial disebut dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Peraturan Tentang Cadangan Piutang Tak Tertagih mengatur tentang perhitungan dan pembebanan Cadangan Piutang Tak Tertagih (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)).

Peraturan Tentang Cadangan Piutang Tidak Tertagih (CKPN) terdiri dari :

A. Peraturan Pajak :

1. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang :

a. Pasal 9 ayat (1) huruf c.

b. Pasal 32C huruf o.

2. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan :

a. Pasal 20 ayat (1).

 

b. Pasal 20 ayat (2).

c. Pasal 20 ayat (3).

3. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 74 Tahun 2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

- PMK Nomor 81/PMK.03/2009 Tanggal 22 April 2009 Tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Perubahan PMK Nomor 81/PMK.03/2009 Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak :

- 

B. Peraturan atau Ketentuan Lain Tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

1. PSAK 71 diganti dengan PSAK 109 Tentang Instrumen Keuangan.

2. POJK Nomor 40/POJK.03/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang Perbankan

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Berbagi :