Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Tampilkan postingan dengan label Peraturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peraturan. Tampilkan semua postingan

KEP-526/PJ./2000 Tentang Pelaksanaan KMK-239/KMK.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KMK-486/KMK.04/2000

KEP-526/PJ./2000 Tanggal 7 Desember 2000 Tentang Pelaksanaan KMK-239/KMK.01/199… Read more » KEP-526/PJ./2000 Tentang Pelaksanaan KMK-239/KMK.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan KMK-486/KMK.04/2000

PMK Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

PMK Nomor 80 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Fas… Read more » PMK Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

PMK Nomor 4 Tahun 2026 PPN Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

PMK Nomor 4 Tahun 2026 Tanggal 6 Februari 2026 Tentang Pajak Pertambahan Nilai … Read more » PMK Nomor 4 Tahun 2026 PPN Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026