PMK No.246/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan (PPh)

PMK Nomor 246/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecu… Read more » PMK No.246/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan (PPh)

SE-137/PJ/2010 tentang Penyampaian PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

SE-137/PJ/2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Penyampaian PER-58/PJ/2010 tent… Read more » SE-137/PJ/2010 tentang Penyampaian PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

PER-58/PJ/2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Bentuk dan Ukuran Formulir Sert… Read more » PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Peraturan Pajak Tahun 2013

Peraturan Pajak Tahun 2013 berisi Peraturan yang berhubungan dengan Pajak yang … Read more » Peraturan Pajak Tahun 2013

PMK Nomor 41/PMK.04/2014 Tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost,Insurance, And Freight (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

PMK Nomor 41/PMK.04/2014 Tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Tata Cara Pengisian N… Read more » PMK Nomor 41/PMK.04/2014 Tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost,Insurance, And Freight (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Penyerahan Barang dan atau Jasa Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ti… Read more » Penyerahan Barang dan atau Jasa Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM