Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PER-6/PJ/2024 Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, Dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan

PER-6/PJ/2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan … Read more » PER-6/PJ/2024 Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, Dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan

KMK Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya

KMK Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Penunjukan Bendahara… Read more » KMK Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya

PMK Nomor : 24/PMK.11/2012 Tanggal 02 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian SPT PPh Badan

PMK Nomor 24/PMK.011/2012 Tanggal 2 Februari 2012 Tentang Perubahan Atas PMK … Read more » PMK Nomor : 24/PMK.11/2012 Tanggal 02 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian SPT PPh Badan