Pengertian Prinsip Syariah Pengertian Prinsip Syariah Baca selengkapnya Pengertian Prinsip Syariah Oleh wibowo subekti 01 Feb, 2024
Cara dan Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS Cara dan Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS terdiri dar… Baca selengkapnya Cara dan Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS Oleh wibowo subekti 31 Jan, 2024
PMK Nomor 267/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN PMK Nomor 267/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kriteria Dan/Atau R… Baca selengkapnya PMK Nomor 267/PMK.010/2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN Oleh wibowo subekti 31 Jan, 2024
PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan PadaTahun 2015 dan 2016 PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penilaian Kembali A… Baca selengkapnya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan PadaTahun 2015 dan 2016 Oleh wibowo subekti 30 Jan, 2024
PMK Nomor 193/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu PMK Nomor 193/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pemberian F… Baca selengkapnya PMK Nomor 193/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Oleh wibowo subekti 30 Jan, 2024
PMK Nomor 192/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan / Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran PPN PMK Nomor 192/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran … Baca selengkapnya PMK Nomor 192/PMK.03/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Atas Impor Dan / Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran PPN Oleh wibowo subekti 30 Jan, 2024