22 Oktober 2016

Tata cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi Pada Faktur Pajak setelah 1 April 2013 adalah berdasarkan PER-24/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya.

Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi Pada Faktur Pajak setelah 1 April 2013 adalah sebagai berikut :
a.
Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 01
digunakan untuk penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP..
Kode ini digunakan dalam hal  bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
-  02
digunakan untuk penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak) kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
-  03
digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah)
Pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau Wajib Pajak Lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
-  04
digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP  (Dasar Pengenaan Pajak) Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.
-  05
Kode ini tidak dapat digunakan lagi.
-  06
digunakan untuk penyerahan Lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 E Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. 
Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain :
a.
Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya penyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat lex specialis, yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.
b.
Penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
c.
Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP toko retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
-  07
digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain :
a.
Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
b.
Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
c.
Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
d.
Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
e.
Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
f.
Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
g.
Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri
h.
Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta pengawasan atas dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
i.
Ketentuan yang mengatur mengenai Tata cara pengawasan,pengadministrasian,pembayaran, serta pelunasan PPN dan/atau PPnBM atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas.
j.
Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
-  08
digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,  berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain :
a.
Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
b.
Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
c.
Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.
-  09
digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP
b.
Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi 01 adalah penyerahan yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKPPenjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang jenis penyerahannya tidak dalam kategori :
  1. penyerahan yang menggunakan DPP Nilai lain (Kode 04).
  2. penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06) dan/atau
  3. penyerahan Aktiva Pasal 16 D (Kode 09).
c.
Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi 02 atau 03 adalah penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan kategori :
  1. penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04).
  2. penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06) dan/atau
  3. penyerahan Aktiva Pasal 16 D (Kode 09).
d.
Dalam hal atas penyerahan kepada Pemungut PPN,PPN yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas.
e
Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan Kode Transaksi 07 dan 08, termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN.