01 December 2017

Kewajiban Pajak Pemotong PPh Pasal 23

Pertanyaan Konsultasi Pajak :
Salam kenal pak. mohon masukannya mengenai bukti potong PPh Pasal 23 awal tahun 2016 yang akan diterbitkan dan menjadi bukti potong tahun 2017, apakah mungkin untuk dilakukan, bagaimana konsekuensinya? Tx


Jawaban Konsultasi Pajak :

Kewajiban bagi pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :
  • Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 paling lambat dilakukan pada akhir bulan :
  1. dibayarkannya penghasilan.
  2. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan.
  3. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan.
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu
  • Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
  • Memberikan bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong PPh Pasal 23.
  • Melakukan Penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir ke bank persepsi atau kantor pos.
Contoh :
PPh Pasal 23 masa pajak Januari 2017 paling lambat disetor tanggal 10 Pebruari 2017.
  • Melakukan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikut setelah masa pajak berakhir ke kantor pelayanan pajak.
Contoh :
PPh Pasal 23 masa pajak Januari 2017 paling lambat dilaporkan tanggal 20 Pebruari 2017.
  • Sanksi terlambat/tidak menyetor adalah 2 % sebulan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran s/d saat pembayaran, apabila ditagih dengan sebelumnya ditegor oleh kantor pajak sanksi sebesar 100 %.
  • Sanksi terlambat/tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar 100.000.
Kesimpulan :
  • Sehingga dari pertanyaan yang anda sampaikan, maka bukti potong PPh Pasal 23 harus dibuat, disetor dan dilaporkan untuk masa pajak tahun 2016 sesuai masa pajaknya oleh Pemotong Pajak, apabila tidak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sesuai penjelasan diatas.
  • Bagi yang dipotong pajak Bukti Potong PPh Pasal 23 dapat dikreditkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan pada tahun pajak dilakukan pemotongan yaitu untuk Tahun Pajak 2016.

  1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PPh Tahun Berjalan
  3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan