7 Juni 2015

Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Termasuk Bendahara BOS Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai

Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah termasuk Bendahara Bos Kepada Rekanan/Pegawainya Dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :
  1. Menyetor PPh Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4 (2) dan PPN/PPnBM yang terutang ke Bank atau Kantor Pos.
  2. Melaporkan PPh Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4 (2) dan PPN/PPnBM yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa.
  3. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/1721-A2 dan atau 26 kepada PNS maupun bukan PNS penerima penghasilan.
  4. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau 26 kepada rekanan.
  5. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 (2) kepada rekanan.
  6. Memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar Ke-1 dan Ke-3  PPh Pasal 22 kepada rekanan (kecuali bendahara BOS).
  7. Memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar Ke-1 dan Ke-3  PPN kepada rekanan.

Bendahara Pemerintah Pusat adalah bendahara yang berada pada instansi Pemerintah Pusat seperti :
  1. Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Kantor Kejaksaan.
  3. Kantor Pengadilan Negeri.
  4. Kantor Pengadilan Agama.
Bendahara Pemerintah Daerah adalah bendahara yang berada pada instansi Pemerintah Pusat antara lain terdiri dari :
  • Bendahara Pemerintah Propinsi antara lain :
  1. Bendahara DPKAD Propinsi
  2. Bendahara DPRD Propinsi. 
  • Bendahara Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :
  1. Bendahara DPRD.
  2. Bendahara Dinas Kesehatan.
  3. Bendahara Dinas Sosial.
  4. Bendahara Sekolah.
  5. Bendahara Desa.
  6. Bendahara Kecamatan.  
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :