14 September 2015

Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) Berdasarkan Tax Treaty Dan Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

Pak, saya mau menanyakan tentang perbandingan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan tax treaty dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Jawaban Konsultasi Pajak :

Perhitungan pajak penghasilan bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap) berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
  • Bagi BUT yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah laba yang diperolehnya di negara dimana BUT berkedudukan. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri (Tarif Pajak PPh Pasal 17).
  • Pajak Penghasilan Pasal 25/29 atas Penghasilan Kena Pajak BUT dihitung dengan cara  perhitungan PPh Badan sebagai wajib pajak dalam negeri.
  • Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak (PPh terutang BUT tersebut diatas) dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat :
  1. penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
  2. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (1), harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan;
  3. penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
  4. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.
Apabila ternyata antara Indonesia dengan Negara asal BUT terdapat Tax Treaty / Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka terhadap laba setelah pajak yang dikirimkan ke negara asal BUT tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sesuai tarif yang ada dalam Tax Treaty tersebut.

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh
  2. PER-61/PJ/2009 Tanggal 5 Nopember 2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
  3. PER-24/PJ/2010 Tanggal 30 April 2010 Tentang Perubahan PER-61/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)