Bagaimana Perlakuan Pajak PPN Atas Pembelian Barang Sebesar Rp. 15 Juta Oleh Bendahara

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

1. Pak mau tanya langkah-langkah apa saja yang terkait dengan pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk seorang Bendahara Instansi Pemerintah yang melakukan pembelian barang-barang material senilai 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ?

2. Maksudnya terkait dengan adanya pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan adanya faktur pajak dsb.

3. Mohon penjelasan, kami mulai belajar terima kasih

Jawaban Konsultasi Pajak :

1. Bendahara Instansi Pemerintah harus terdaftar sebagai Wajib Pajak Pemungut dan Pemotong Pajak serta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

2. Bendahara Instansi Pemerintah wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dalam SPT Masa PPN Put apabila melakukan pengadaan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang jumlahnya melebihi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN.

3. Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan atau penjualan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) harus memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4. Apabila Bendahara Instansi Pemerintah melakukan pembelian barang kena pajak senilai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) (nilai pengadaan termasuk pajak-pajak) maka kewajiban pajaknya adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan PPN yang harus dipungut oleh bendahara Instansi Pemerintah :

Dasar Pengenaan Pajak 100 x 15.000.000 111	:	13.513.514
PPN 11 % x 13.513.514	:	1.486.486

Dasar Pengenaan Pajak : 13.513.514 

Tarif Pajak PPN : 11 %

PPN : 1.486.486

Nilai Pengadaan : 15.000.000 (13.513.514 + 1.486.486).

Objek PPh Pasal 22 : 13.513.514

Tarif Pajak PPh Pasal 22 : 1,5 %

PPh Pasal 22 : 202.703  (1,5 % x 13.513.514)

b. Kewajiban Perpajakan bagi rekanan Bendahara Instansi Pemerintah :

1) Membuat Faktur Pajak dan ditandatangani oleh Rekanan/Penjual, serta menyerahkan kepada Bendahara Instansi Pemerintah

2) Melaporkan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Rekanan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3) Melaporkan PPh Pasal 22 kedalam SPT Tahunan PPh.

c. Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Instansi Pemerintah :

1) Memungut PPN sebesar Rp. 1.486.486 atas pembayaran pengadaan barang kena pajak.

2) Melakukan Penyetoran PPN  ke Kantor Pos atau Bank Persepsi atas nama Bendahara Instansi Pemerintah.

3) Memberikan fotocopi bukti penyetoran PPN kepada rekanan Bendahara Instansi Pemerintah.

4) Melaporkan pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN Put.

5) Memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp. 202.703 pembayaran pengadaan barang kena pajak.

6) Melakukan Penyetoran PPh Pasal 22  ke Kantor Pos atau Bank Persepsi atas nama Rekanan Bendahara Instansi Pemerintah.

3) Memberikan fotocopi bukti penyetoran PPh Pasal 22 kepada rekanan Bendahara Instansi Pemerintah.

4) Melaporkan pemungutan PPh dalam SPT Masa PPh Pasal 22.

Baca Juga :

Tanya Jawab Pajak Bendahara

Tanya Jawab Terbaru

Tanya Jawab PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Referensi :

- Peraturan Pajak Tentang Bendahara Instansi Pemerintah 

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM

- PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

- PMK Nomor 563/KMK.03/2003 Tahun 2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya 

Berbagi :