Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak digunakan untuk menghitung besarnya :

- PPN terutang

- PPnBM terutang

- PPh Pasal 22 terutang

- PPh Pasal 23 terutang

- PPh Pasal 4 ayat 2 terutang.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain:

a. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah,

adalah termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut.

Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Untuk Pajak Pertambahan Nlai (PPN) adalah sebagai berikut :

a. Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak sejak 1 Januari 2025 :

1. CV. Surya Abadi pada tanggal 10 Juli 2025 menjual Kipas Angin seharga Rp.10.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT. Pratama Arya Sentosa, 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

Harga Jual Tidak Termasuk PPN : 10.000.000

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN : 9.166.667

(11/12 x 10.000.000) 

PPN terutang : 12 % x 9.166.667 = 1.100.000 

2. CV. Unggul Utama pada tanggal 5 Agustus 2025 menjual ATK seharga 22.200.000 termasuk PPN kepada Bendahara Dinas Pertanian, maka Dasar Pengenaan Pajak atas komputer adalah : 

Perhitungan Pajak :

a. Pajak Pertambahan Nilai :

Harga Jual Tidak Termasuk PPN : 20.000.000

(100/111 x 22.200.000)

Dasar Pengenaan Pajak PPN :  18.333.333

(11/12 x 20.000.000)  

PPN terutang : 2.200.000 

(12 % x 20.000.000)

b. PPh Pasal 22 :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 22 : 20.000.000 

PPh Pasal 22 Terutang : 1,5 % x 20.000.000 = 300.000

3. PT. Sandora Inti Motor pada tanggal 2 Maret 2025 menyerahkan jasa servis sepeda motor kepada Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 5.550.000 termasuk PPN.

Perhitungan Pajak :

a. Pajak Pertambahan Nilai :

Harga Jual Tidak Termasuk PPN : 5.000.000

(100/111 x 22.200.000)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN :  4.583.333

(11/12 x 5.000.000)  

PPN terutang : 550.000 

(12 % x 4.582.333)

b. PPh Pasal 23 :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 : 5.000.000 

PPh Pasal 22 Terutang : 100.000

(2 % x 5.000.000)

4. PT. Tunas Inti Kontruksi pada tanggal 14 Januari 2025 menyerahkan jasa pembuatan gedung untuk kantor kepada PT. Mahesa Hotel Abadi sebesar Rp. 500.000.000 belum termasuk PPN.

Perhitungan Pajak :

a. Pajak Pertambahan Nilai :

Harga Jual Tidak Termasuk PPN : 500.000.000

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN :  458.333.333

(11/12 x 500.000.000)  

PPN terutang : 55.000.000 

(12 % x 458.333.333)

b. PPh Pasal 4 ayat (2) :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) : 500.000.000 

PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang : 8.870.000

(1,75 % x 500.000.000)

B. Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 :

1. CV. Surya Abadi pada tanggal 10 Juni 2023 menjual Kipas Angin seharga Rp.10.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT. Pratama Arya Sentosa, 

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan komputer adalah sebesar 10.000.000 

PPN terutang : 11 % x 10.000.000 = 1.100.000 

2. CV. Unggul Utama pada tanggal 5 Juli 2023 menjual ATK seharga 22.200.000 termasuk PPN kepada Bendahara Dinas Pertanian, maka Dasar Pengenaan Pajak atas komputer adalah : 

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak :  100/111 x 22.200.000 = 20.000.000 

PPN terutang : 11 % x 20.000.000 = 2.200.000 

PPh Pasal 22 Terutang : 1,5 % x 20.000.000 = 300.000

3. PT. Sandora Inti Motor pada tanggal 2 Juli 2023 menyerahkan jasa servis sepeda motor kepada Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 5.550.000 termasuk PPN.

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak : 100/111 x 5.550.000 = 5.000.000

PPN terutang : 11 % x 5.000.000 = 550.000

PPh Pasal 23 terutang : 2 % x 5.000.000 = 100.000

4. PT. Tunas Inti Kontruksi pada tanggal 14 Januari 2023 menyerahkan jasa pembuatan gedung untuk kantor kepada PT. Mahesa Hotel Abadi sebesar Rp. 500.000.000 belum termasuk PPN.

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak : 500.000.000

PPN Terutang : 11 % x 500,000,000 = 55.000.000

PPh Pasal 4 ayat 2 terutang : 1,75 % x 8.870.000 = 10.000.000

b. Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak sebelum 1 April 2022 :

1. CV.Aditya Sakti menjual komputer seharga Rp.10.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT.Sari Rasa Abadi, 

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan komputer adalah sebesar 10.000.000 

PPN terutang : 10 % x 10.000.000 = 1.000.000 

2. CV.Gunung Slamet menjual komputer seharga 22.000.000 termasuk PPN kepada Bendahara Dinas Pendidikan, maka Dasar Pengenaan Pajak atas komputer adalah : 

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak :  100/110 x 22.000.000 = 20.000.000 

PPN terutang : 10 % x 20.000.000 = 2.000.000 

PPh Pasal 22 Terutang : 1,5 % x 20.000.000 = 300.000

3. PT. Samudera Surya Motor menyerahkan jasa servis sepeda motor kepada Instansi Pemerintah Dinas Pertanian sebesar Rp. 5.500.000 termasuk PPN.

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak : 100/110 x 5.500.000 = 5.000.000

PPN terutang : 10 % x 5.000.000 = 500.000

PPh Pasal 23 terutang : 2 % x 5.000.000 = 100.000

4. PT. Jaya Teknik Kontruksi menyerahkan jasa pembuatan gedung untuk kantor kepada PT. Tunas Agung Elektrik sebesar Rp. 500.000.000 belum termasuk PPN.

Perhitungan Pajak :

Dasar Pengenaan Pajak : 500.000.000

PPN Terutang : 10 % x 500,000,000 = 50.000.000

PPh Pasal 4 ayat 2 terutang : 2 % x 500.000.000 = 10.000.000

 

Baca Juga :

Kamus Istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi, Bisnis, Ekonomi dan Pajak

Artikel Tentang PPN

Singkatan-Singkatan Yang Digunakan Dalam Perpajakan 

Tanya Jawab Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 


Referensi :

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Berbagi :