4 Mei 2015

PMK Nomor 43/PMK.010/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN

Rangkuman/Ringkasan dan Isi PMK  Nomor 43/PMK.010/2015  Tanggal  09 Maret  2015 Tentang  Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) :
  • Rangkuman/Ringkasan PMK  Nomor 43/PMK.010/2015  Tanggal  09 Maret  2015 Tentang  Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai)  adalah sebagai berikut :        
  1. Pasal 1 dan Pasal 2 Tentang Jenis Jasa Perhotelan  yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  2. Pasal 3 Tentang  Jenis Jasa yang Tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  3. Pasal 4 Tentang Saat berlakunya PMK  Nomor 43/PMK.010/2015 .
  • Status Nomor 43/PMK.010/2015  Tanggal  09 Maret  2015 Tentang  Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebagai berikut : 
  1. PMK  Nomor 43/PMK.010/2015  Tanggal  09 Maret  2015 Tentang  Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mulai berlaku sejak Tanggal 09 Maret 2015.
  • Peraturan Yang Terkait :       
  1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM
  2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.
  3. Peraturan Seluruh Jenis Pajak.
  4. Peraturan Pajak Tahun 2015.
  • Isi Nomor 43/PMK.010/2015  Tanggal  09 Maret  2015 Tentang  Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) selengkapnya adalah sebagai berikut :   
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.010/2015

TENTANG

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA PERHOTELAN YANG
TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA PERHOTELAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa perhotelan.

Pasal 2

(1)
Kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
a.     jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
b.    jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
(2)
Yang dimaksud dengan tambahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar, antara lain pelayanan kamar (room service), air conditioning, binatu (laundry and dry cleaning), kasur tambahan (extrabed), furnitur dan perlengkapan tetap (fixture), telepon, brankas (safety box), internet, televisi satelit/kabel, dan minibar.
(3)
Fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan semata-mata diperuntukkan bagi tamu yang menginap, antara lain fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimile, dan transportasi hotel (kendaraan antar-jemput) yang semata-mata untuk tamu yang menginap.

Pasal 3

(1)
Tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain:
a.     jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, antara lain penyewaan ruangan untuk anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik;
b.    jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya; dan
c.     jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.
(2)
Pengecualian jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, didasarkan atas izin usahanya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
   
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 361