20 September 2019

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap


Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap Untuk Tahun Pajak 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 adalah  :

 Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
15%
(lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25%
(dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh persen)

Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Untuk Tahun Pajak 2019, 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :
Mikha bekerja sebagai Karyawan Tetap pada CV.Musik Jaya Abadi dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- .
Mikha mempunyai status belum kawin. 
Mikha sudah bekerja pada CV.Musik Jaya Abadi sejak Tahun 2013.

Perhitungan PPh Pasal 21  Untuk Tahun Pajak 2019 adalah sebagai berikut :
Gaji 1 bulan
:
 10.000.000
Biaya Jabatan
:
    500.000
(5 % x 10.000.000 )
Penghasilan Neto Sebulan
:
9.500.000
(10.000.000 - 500.000)
Penghasilan Neto Setahun
:
114.000.000
(9.500.000 x 12)
PTKP (TK/0) :
:
 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak
:
  60.000.000
(114.000.000 - 54.000.000)
PPh Terutang setahun
:
    4.000.000
5   % x 50.000.000 = 2.500.000
15 % x 10.000.000 = 1.500.000
PPh Pasal 21 sebulan
:
      333.333
(4.000.000 / 12 )

Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong CV.Musik Jaya Abadi atas penghasilan Mikha adalah :
  • PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 4.000.000,-
  • PPh Pasal 21 setiap bulan sebesar Rp.333.333,-               
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :
  1. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
  2. PER-16/PJ/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  3. PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
  4. PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian BesarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak
Diposkan oleh