Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Peraturan

PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Tarif PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

Oleh wibowo subekti

  • PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Tarif  PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus selengkapnya silahkan KLIK DISINI. 
  • Rangkuman PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :
  1. Pasal 1 Tentang Pengertian Istilah yang digunakan dalam PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009  yaitu pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Pegawai, Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pemotong Pajak.
  2. Pasal 2 Tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
  3. Pasal 3 Tentang Cara pembayaran uang pesangon kepada pegawai.
  4. Pasal 4 Tentang Tarif  PPh  Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon kepada pegawai.
  5. Pasal 5 Tentang Tarif Pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa  Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua,  atau Jaminan Hari Tua yang diterima pegawai.
  6. Pasal 6 Tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada pegawai  pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya.
  7. Pasal 7 Tentang Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
  8. Pasal 8 Tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon apabila pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja termasuk apabila dilakukan dengan pembayaran berkala atau bertahap.
  9. Pasal 9 Tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun apabila terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa .
  10. Pasal 10 Tentang Ketentuan lebih lanjut pengenaan  PPh Pasal 21 atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua  yang dibayarkan sekaligus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  11. Pasal 11 Tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua sebelum berlakunya PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009.
  12. Pasal 12 Tentang Pencabutan PP Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
  13. Pasal 13 Tentang Saat berlakunya PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009.
  • Status PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :
  1. PP Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 16 Nopember 2009 mulai berlaku sejak Tanggal 16 Nopember 2009.
  • Peraturan Yang Terkait :
  1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
  2. PMK Nomor 16/PMK.03/2010 Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayar Sekaligus