Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sanksi Administrasi Pajak

Pengertian Sanksi Administrasi Pajak

Pengertian Sanksi Administrasi Pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak berupa Denda dan Bunga serta Kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Administrasi Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi Adiministrasi Pajak dikenakan karena Wajib Pajak melakukan pelanggaran Administrasi Pajak.

Jenis Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi Administrasi Pajak terdiri dari :

1. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPN setiap Masa Pajak.

b. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 untuk setiap Masa Pajak.

c. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 untuk setiap Masa Pajak.

d. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak.

e. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 untuk setiap Masa Pajak.

f. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 untuk setiap Masa Pajak.

g. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 untuk setiap Masa Pajak.

h. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770.

i. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S.

j. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
Denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS.

k. Sanksi Administrasi Pajak berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771.

2. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, 

Bunga dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. .

b. Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat 2a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Wajib Pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, 

Bunga dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

c. Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, 

Apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

d. Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya walaupun Kantor Pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT Wajib Pajak.

Dengan syarat atas pemeriksaan tersebut Kantor Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP), 

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

3. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Pembayaran atau penyetoran pajak atas Pajak Terutang dalam SPT Masa, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

b. Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 9 ayat 2b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Pembayaran atau penyetoran pajak atas Pajak Terutang dalam SPT Tahunan,  yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

4. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP.

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. dikenakan kepada Wajib Pajak :

a.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

a.2. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP sehingga diterbitkan  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

b. Sanksi Administrasi Pajak  berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP. 

b.1. Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.

b.2.  Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau.

b.3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

c. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, 

Dikenakan kepada Wajib Pajak apabila setelah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

6. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dikenakan kepada :

1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

b. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, dikenakan kepada :

1) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

2) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

3) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

c. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dikenakan kepada :

Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

7. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  (SKPKBT) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

b. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

8 Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

b. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

c. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunansampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

9. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

10. Sanksi Administrasi Pajak berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Demikian uraian dan penjelasan tentang Sanksi Administrasi Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melakukan pelanggaran Administrasi Pajak.

Referensi

Artikel Yang Perlu Diketahui