Peraturan Pajak Tentang Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Peraturan Pajak Tentang Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer adalah Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur tentang Pajak atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer.

Peraturan Pajak Tentang Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 53 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

- PMK Nomor 11 Tahun 2025 Tanggal 4 Februari 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

- PMK-71/PMK.03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang PPN Atas Penyerahan Jasa Tertentu

- PMK-6/PMK.03/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer.

C. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- PER-18/PJ/2021 Tanggal 1 September 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PPN dan PPh Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana.

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang PPh Badan

Peraturan Pajak Tentang PPh Orang Pribadi

Peraturan Pajak Tentang PPN 

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Berbagi :