Peraturan Pajak Tentang Royalti
Peraturan Pajak Tentang Royalti terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang Pajak yang dikenakan atas Penghasilan dari Royalti.
Peraturan Pajak Tentang Royalti antara lain :
1. Undang- Undang :
- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :
a. Pasal 4 ayat 1 huruf h.
b. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3.
- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) :
a. Pasal 4 ayat 1 huruf h.
b. Pasal 26 ayat 1 huruf c.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan :
a. Pasal 4 ayat 1 huruf h
1. Undang- Undang :
- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :
a. Pasal 4 ayat 1 huruf h.
b. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3.
- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) :
a. Pasal 4 ayat 1 huruf h.
b. Pasal 26 ayat 1 huruf c.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan :
a. Pasal 4 ayat 1 huruf h
b. Pasal 5 ayat 3 huruf b angka 1
c. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3.
d. Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 3
g. Pasal 26 ayat 1 huruf c.
h. Pasal 28 ayat 1 huruf c.
2. Peraturan Pemerintah :
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
3. Peraturan Menteri Keuangan :
- PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- PMK-22/PMK.03/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
- PER-1/PJ/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- PER-25/PJ/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
5. Tax Treaty Indonesia.
Baca Juga :
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 23
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26
c. Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3.
d. Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 3
g. Pasal 26 ayat 1 huruf c.
h. Pasal 28 ayat 1 huruf c.
2. Peraturan Pemerintah :
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
3. Peraturan Menteri Keuangan :
- PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- PMK-22/PMK.03/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :
- PER-1/PJ/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- PER-25/PJ/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
5. Tax Treaty Indonesia.
Baca Juga :
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 23
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26