Peraturan Pajak Tentang Asuransi

Peraturan Pajak Tentang Asuransi terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Asuransi.

Peraturan Pajak Tentang Asuransi terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

B. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

- PP Nomor 49 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang  PPN Dibebaskan Dan PPN Atau  Dan PPnBM Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan BKP Tertentu Dan/Atau Penyerahan JKP Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan JKP Tertentu Dari Luar Daerah Pabean.

- PP Nomor 25 Tahun 2009 Tanggal 2 Maret 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

C. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan

- PMK Nomor 168 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi

- PMK Nomor 72 Tahun 2023 Tanggal 13 Juli 2023 Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

- PMK-69/PMK.03/2022  Tanggal  30 Maret 2022 Tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

- PMK-67/PMK.03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang PPN Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, Dan Pialang Reasuransi

- PMK-18/PMK.03/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

- PMK Nomor 219/PMK.011/2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Perubahan PMK Nomor 81/PMK.03/2009 Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

- PMK Nomor 81/PMK.03/2009 Tanggal 22 April 2009 Tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

- KMK-624/KMK.04/1994 Tanggal 26 Desember 1994 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri.

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak

- 

Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Berbagi :