21 Oktober 2013

Pengertian Harga Perolehan atas Aktiva/Harta Berwujud Sebagai Dasar Penyusutan Dalam SPT Tahunan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan

Wajib Pajak memperoleh aktiva/harta berwujud dalam berbagai cara, sehingga dalam menentukan berapa harga perolehan sebagai dasar penyusutan tentu saja berbeda-beda, penentuan berapa berapa harga perolehan aktiva/harta sebagai dasar penyusutan adalah sebagai berikut :
a.  Harga perolehan untuk aktiva/harta berwujud yang diperoleh dengan pembelian tunai terdiri dari biaya/uang yang dikeluarkan/terjadi untuk memperoleh aktiva/harta berwujud sampai ditempat dan siap dipakai, antara lain :
1.    Harga beli aktiva/harta berwujud tersebut.
2.    Biaya pengiriman.
3.    Biaya asuransi.
4.    Biaya pemasangan.
5.    Biaya bea balik nama (notaris dan lain-lain)
6. Biaya lain yang berhubungan langsung dengan perolehan akiva/harta berwujud tersebut.
Apabila terhadap untuk pembelian tanah dan bangunan tidak bisa dipisahkan biaya notaris untuk tanah dan bangunan maka biaya notaris dialokasikan sesuai harga masing-masing tanah dan bangunan.
Contoh :
Harga tanah 20.000.000, Bangunan 60.000.000, biaya notaris 1.000.000.
Maka biaya notaris untuk tanah dialokasikan 20.0000.000 / 80.000.000 = 250.000
Maka biaya notaris untuk bangunan dialokasikan 60.0000.000 / 80.000.000 = 750.000
b. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, maka harga perolehan/ dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
c. Apabila akitva/harta berwujud diperoleh dengan cara hibah/sumbangan maka harga perolehan/ dasar penyusutan bagi penerima hibah adalah nilai sisa buku harta hibahan.
d. Apabila akitva/harta berwujud diperoleh dengan cara hibah/sumbangan/warisan dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat maka harga perolehan / dasar penyusutan bagi penerima hibah adalah harga NJOP tahun diterimanya aktiva/harta tersebut.
e.  Apabila akitva/harta berwujud diperoleh dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi maka harga perolehan / dasar penyusutan bagi lessee (yang mengunakan barang) adalah nilai sisa (residual-value) barang modal yang bersangkutan.

Artikel terkait :
Referensi :
  • Pasal 11 Undang-Undang  No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Jenis-Jenis harta berwujud bukan bangunan untuk penyusutan.
  • Keputusan Menteri Keuangan No.604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Badan-badan  dan pengusaha kecil yang menerima hibah bukan sebagai objek pajak.
  • Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE - 05/PJ.4/1995 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Badan-badan  dan pengusaha kecil yang menerima hibah bukan sebagai objek pajak.
  • Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Sewa guna usaha.