27 Juni 2015

Penyerahan Barang dan atau Jasa Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah (Pusat/Daerah/Bos) dalam hal :
  • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah nilai pengadaan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak termasuk PPN dan/atau PPnBM.
  • Pembayaran untuk pembebasan tanah.
  • Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  • Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA.
  • Pembayaran atas rekening telepon.
  • Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
  • Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
  1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Penunjukan Pemungut PPN dan PPnBM.