02 January 2019

Penyerahan Barang dan atau Jasa Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos Yang Tidak dipungut PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah (Pusat/Daerah/Bos) dalam hal :
  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  2. Nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah nilai pengadaan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak termasuk PPN dan/atau PPnBM.
  3. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
  4. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  5. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA.
  6. Pembayaran atas rekening telepon.
  7. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
  8. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
  1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Penunjukan Pemungut PPN dan PPnBM.