4 Juli 2013

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Kepada ADP (Asian Development Bank)

Penanya : Rien

Pertanyaan :

Pak, apakah betul ADB bukan subjek pajak (PPh dan PPN) karena bukan PKP? perusahaan saya menjual jasa ke ADB, dlm rangka misi ADB, apakah betul PPN nya dibebaskan, karena kami tidak bisa memungut PPN ke ADB.

Jawaban :

a.  ADP (Asian Development Bank) bukan subjek pajak penghasilan Badan (Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.03/2008 Tanggal 16 Desember 2008 yang telah diubah dengan PMK no.142/PMk.03/2010 tanggal 20 Agustus 2010)
b.  ADP (Asian Development Bank) bukan Pengusaha Kena Pajak sepanjang tidak memenuhi  Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP .
c.  Objek Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain :
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2.    Impor Barang Kena Pajak.
3.    Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4.  Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5.    Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6.    Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7.    Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8.    Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
d.  Pajak Petambahan Nilai (PPN) atas Proyek yang dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak dipungut (KMK-486/KMK.04/2000)
e.  Berdasarkan penjelasan diatas maka atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Kepada ADP (Asian Development Bank) dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang dana yang digunakan untuk membayar penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut tidak berasal dari hibah atau dana pinjaman luar negeri dan memenuhi syarat sebagai Objek Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Referensi :
  • UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP
  • UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM
  • Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.03/2008 Tanggal 16 Desember 2008 yang telah diubah dengan PMK no.142/PMk.03/2010 tanggal 20 Agustus 2010
  • KMK-486/KMK.04/2000 tanggal 22 Juni 2000