Peraturan Pajak Tentang Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman

Peraturan Pajak Tentang Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman mengatur tentang:

a. Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

b . Perlakuan PPN atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

c. Perlakuan Bea Masuk atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

Peraturan Pajak Tentang Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. Peraturan Pemerintah :

- PP Nomor 25 Tahun 2001 Tanggal 18 Mei 2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

- PP Nomor 43 Tahun 2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

- PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

- PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

C. Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 80 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri 

- KMK-486/KMK.04/2000 Tanggal 19 November 2000 Tentang Perubahan Kedua KMK-239/KMK.01/1996 Tanggal 31 Maret 1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dan Dana Pinjaman Luar Negeri.

- KMK-463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 Tentang Perubahan KMK-239/KMK.01/1996 Tanggal 31 Maret 1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dan Dana Pinjaman Luar Negeri

- KMK-239/KMK.01/1996 Tanggal 31 Maret 1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dan Dana Pinjaman Luar Negeri

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak :

- KEP-526/PJ./2000 Tanggal 7 Desember 2000 Tentang Pelaksanaan KMK-239/KMK.01/1996 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Dengan KMK-486/KMK.04/2000

Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Peraturan Pajak Tentang Fasilitas Dan Insentif PPh

Peraturan Pajak Tentang Fasilitas dan Insentif PPN dan PPnBM

Berbagi :