13 Agustus 2014

Yang Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Yang Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

a.Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
b.Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai yaitu :
1.Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2.Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia;
3.Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4.Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5.Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6.Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7.Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8.Barang pindahan;
9.Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10.Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11.Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12.Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13.Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14.Buku ilmu pengetahuan dan teknologi,buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
15.Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai,danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.
16.Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional.
17.Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (persero),yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang,peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero).
18.Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementrian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh untuk mendukung pertahanan nasional, yang di impor oleh Kementrian Pertahanan,YNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementrian Pertahanan atau TNI
19.Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
c.Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
d.Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

e.
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagai berikut :
  1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
  2. bendahara pengeluaran .
  3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
  4. Badan Usaha Milik Negara tertentu (Pasal 1 ayat 1 huruf e PMK Nomor 154/PMK.03/2010 dan perubahannya.
berkenaan dengan:
1.
pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut diatas yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2.
pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN tertentu yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
3.
pembayaran untuk:
a)
pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
b)
pemakaian air dan listrik;
4.
pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/ atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
a)
kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
b)
kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
5.
pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;  


f.
Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; 

g.
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
h.
Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai Pemungutan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.



Artikel Yang Perlu Diketahui :

Dasar Hukum :