19 Agustus 2014

SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai PPN Atas Barang Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 31 Tahun 2007


  • SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai PPN Atas Barang Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 31 Tahun 2007  selengkapnya silahkan KLIK DISINI. 
  • Lampiran SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai PPN Atas Barang Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 31 Tahun 2007  selengkapnya silahkan KLIK DISINI 
  • SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 berisi antara lain  :
  1. Implikasi Perpajakan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 terhadap pengenaan PPN atas Barang Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan.
  2. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha yang bergerak dibidang usaha Pertanian Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan.
  3. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang usaha Pertanian Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013.
  4. Lampiran SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 berisi tentang daftar Barang Hasil Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN.
  • Status SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 adalah sebagai berikut :
  1. SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 mulai berlaku sejak Tanggal 25 Juli 2014.
  • Peraturan Yang Terkait :
  1. PP Nomor 31 Tahun 2007 Tanggal 1 Mei 2007 Tentang Perubahan Ke Empat Atas PP Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN