Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Peraturan Per Tahun

Peraturan Pajak Tahun 2014

Oleh wibowo subekti
Peraturan Pajak Yang Terbit Pada Tahun 2014 antara lain :
  1. PER-33/PJ/2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Perubahan KeTiga PER-10/PJ/2010 Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.
  2. PER-32/PJ/2014  Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF)
  3. PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
  4. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
  5. PENG-4/PJ.02/2014 Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
  6. PMK Nomor 240/PMK.03/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)
  7. PMK Nomor 239/PMK.03/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
  8. PENG-3/PJ.02/2014 Tanggal 19 Desember 2014 Tentang Syarat Dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik
  9. PMK Nomor 229/PMK.03/2014 Tanggal 18 Desember 2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
  10. PMK Nomor 223/PMK.011/2014  Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai PPN 
  11. PER-29/PJ/2014 Tanggal 21 Nopember 2014 TentangTata Cara Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan
  12. PER - 26/PJ/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
  13. PMK Nomor 192/PMK.011/2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Perubahan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan
  14. PER-25/PJ/2014 Tanggal 23 September 2014 Tentang Perubahan Kedua PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN.
  15. PER-23/PJ/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Perubahan PER-27/PJ/2012 Tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak.
  16. PMK Nomor 162/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Tata Cara Tata Cara Penerbitan SKB PPN dan  PPnBM Kepada Perwakilan NegaraAsing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
  17. PMK Nomor 161/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian PPN atau PPnBM Yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
  18. PMK Nomor 160/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN atau PPnBM Yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan Oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
  19. PER-21/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Perubahan PER-1/PJ/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain
  20. SE-24/PJ/2014 Tanggal 25 Juli 2014 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai PPN Atas Barang Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Di Bidang Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 31 Tahun 2007
  21. PMK Nomor 149/PMK.011/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang PPh Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ke Tiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014
  22. PER-19/PJ/2014 Tanggal 03 Juli 2014 Tentang Perubahan Ke Dua Atas PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
  23. PER-17/PJ/2014 Tanggal 20 Juni 2014 Tentang Perubahan Ke Dua PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
  24. PER-16/PJ/2014 Tanggal 20 Juni 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. 
  25. KEP-136/PJ/2014 Tanggal 20 Juni 2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena PajakYang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
  26. PMK Nomor 135/PMK.011/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Tentang Perubahan Ke Dua Atas PMK Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Bagi PKP Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.
  27. PMK Nomor 113/PMK.03/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Perubahan Ke Empat Atas PMK Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
  28. PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Tanggal 09 Juni 2014 Tentang Konsultan Pajak
  29. PER-15/PJ/2014 Tanggal 16 Mei 2014 Tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Atas Pembayaran Dividen Kepada Pemegang Saham
  30. PMK Nomor 70/PMK.03/2014 Tanggal 25 April 2014  Tata Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian
  31. PMK Nomor 65/PMK.03/2014 Tanggal 21 April 2014 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
  32. PMK Nomor 64/PMK.011/2014 Tanggal 17 April 2014 Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  33. PER-13/PJ/2014 Tanggal 11 April 2014 Tentang Perubahan PER-28/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya
  34. PER-12/PJ/2014 Tanggal 2 April 2014 Tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil PPN Tahun 2014
  35. KEP-62/PJ/2014 Tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Secara E-Filing
  36. PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
  37. PER-08/PJ/2014Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
  38. SE-15/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014
  39. PP Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal 19 Maret 2014 Tentang Perubahan PP Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM
  40. SE-12/PJ/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
  41. SE-11/PJ/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PPh, PPN dan/atau PPnBM
  42. PER-06/PJ/2014 Tanggal 07 Maret 2014 Tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS Secara e-Filling dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu
  43. PMK Nomor 41/PMK.04/2014 Tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost, Insurance, And Freight (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
  44. PER-05/PJ/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 Tentang Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi
  45. PMK Nomor 32/PMK.05/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  46. PMK Nomor 31/PMK.03/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014 Tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi PKP Yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi
  47. PMK Nomor 30/PMK.03/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014 Tentang PPN Atas Penyerahan Emas Perhiasan
  48. PMK Nomor 21/PMK.011/2014 Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Perubahan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang dan Penyerahan Tidak Terutang Pajak
  49. PER-1/PJ/2014 Tanggal 6 Januari 2014 Tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770-S atau 1770-SS Secara e-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id)