Bisakah Pengusaha Jasa Konstruksi Yang Menjadi Rekanan Pemerintah Melaporkan PPN Dengan SPT Masa PPN 1111 DM

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

Pak, mau nanya, bisakah pengusaha jasa konstruksi yang menjadi rekanan pemerintah melaporkan SPT Masa PPN DM karena omsetnya masih sedikit ? Kalau bisa, bolehkah mengkreditkan norma dan bukti pembayaran pajak sehingga jadi LB (Lebih Bayar) ?

Jawaban Konsultasi Pajak :

Pengusaha Jasa Konstruksi yang menjadi rekanan pemerintah dapat melaporkan PPN menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM sepanjang Pengusaha Jasa Konstruksi tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yaitu Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). dengan syarat :

1. Mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku. atau

2. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Jasa Konstruksi tersebut telah memenuhi syarat diatas berhak mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dan atas bukti pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pemungut (bendahara pemerintah) dapat diperhitungkan.

Jadi Pengusaha Kena Pajak Jasa Konstruksi dapat melaporkan SPT Masa PPN 1111DM dengan status Lebih Bayar.

Baca Juga :

Tanya Jawab Pajak PPN

Tanya Jawab Seluruh Jenis Pajak

Tanya Jawab Terbaru

Referensi :

- Pasal 9 ayat (7) dan 7 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

- Pasal ayat (7 dan 7 (a) Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- Pasal 9A Tentang PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- PER-10/PJ/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak

- PER-45/PJ/2010 Tanggal 06 Oktober 2010 Tentang Bentuk, Isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

- PMK Nomor 74/PMK.03/2010 Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu