Pengertian Dan Contoh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kewajiban Dalam Akuntansi Pajak

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kewajiban Dalam Akuntansi Pajak

Pengertian Pengenaan Pajak (DPP) Kewajiban Dalam Akuntansi Pajak adalah Nilai kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal atau nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang.

Contoh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kewajiban Dalam Akuntansi Pajak

Contoh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kewajiban Dalam Akuntansi Pajak antara lain :

- Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100.000.000.

Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas.

DPP-nya adalah nol.

- Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 10.000.000.

Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas.

DPP-nya adalah nol.

- Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accrued expense) 100.000.000.

Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan.

DPP-nya adalah 100.000.000.

- Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100.000.

Untuk tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan.

DPPnya adalah 100.000.

- Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100.000.000.

Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak.

DPP-nya adalah 100.000.000.

Apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kewajiban tidak begitu jelas, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan PSAK 46.

Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan apabila pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Baca Juga :

Artikel Tentang Akuntansi Pajak

Artikel Tentang Akuntansi

Atikel Tentang Pajak

Referensi :

- Akuntansi Pajak (Harnanto)

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.