Pengertian/Definisi Biaya Sewa (Rent Expenses)
Pengertian/Definisi Biaya Sewa (Rent Expenses)
Pengertian atau Definisi Biaya Sewa (Rent Expenses) adalah Kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain atas jasa pihak lain, yang telah meminjamkan sesuatu (aktiva) untuk kepentingan perusahaan.
Perusahaan kadangkala membayarkan biaya sewa untuk periode lebih dari satu tahun, maka atas biaya sewa tersebut harus diamortisasi atau di akui sebagai biaya sewa sesuai masa manfaat biaya sewa tersebut.
Contoh Penerapan Biaya Sewa (Rent Expenses) :
- Biaya sewa gudang diakui untuk Tahun
2022 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Sewa dibayar dimuka sebesar Rp. 70.000.000,-
Perlakuan Perpajakan Atas Biaya Sewa Tanah dan/atau Bangunan
a. Perlakuan Perpajakan atas biaya sewa tanah dan/atau bangunan jika penyewa pemotong pajak
PPh Pasal 4 ayat (2), tetapi pemilik tanah dan/atau bangunan bukan Pengusaha
Kena Pajak adalah sebagai berikut :
Contoh Kasus :
Contoh Kasus :
PT.Baja Besi Kuat yang menyewa gedung untuk kantor dari PT. Gajah Mada Estate (Pengusaha Kena Pajak ) sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2023 untuk jangka waktu empat tahun, maka yang dilakukan PT.Baja Besi Kuat adalah sebagai berikut :
a. Aspek
Perpajakan atas biaya sewa selain tanah dan/atau bangunan jika penyewa pemotong
pajak PPh Pasal 23, tetapi pemilik Harta selain tanah dan/atau bangunan bukan
Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :
PT.Dieng Jaya Sentosa yang menyewa Mobil dari Tugino (sudah memiliki NPWP) sebesar Rp.40.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2023 untuk jangka waktu 4 tahun (Tugino bukan Pengusaha Kena Pajak), maka yang dilakukan PT.Gunung Slamet Sejahtera adalah sebagai berikut :
PT.Baja Besi Kuat yang menyewa mobil dari PT. Gajah Mada Estate (Pengusaha Kena Pajak ) sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2023 untuk jangka waktu satu tahun, maka yang dilakukan PT.Baja Besi Kuat adalah sebagai berikut :
Perusahaan kadangkala membayarkan biaya sewa untuk periode lebih dari satu tahun, maka atas biaya sewa tersebut harus diamortisasi atau di akui sebagai biaya sewa sesuai masa manfaat biaya sewa tersebut.
Contoh Penerapan Biaya Sewa (Rent Expenses) :
PT.Gunung
Slamet Sejahtera pada bulan Januari 2022 menyewa gudang dari Robert dengan
harga sewa per tahun sebesar Rp.10.000.000,-.
Biaya sewa tersebut harus
dibayarkan sekaligus oleh PT.Gunung Slamet Sejahtera untuk jangka waktu 8 (delapan)
tahun yaitu sebesar Rp.80.000.000,- (8 x 10.000.000).
Pengakuan
biaya sewa selama 8 tahun tersebut dalam laporan laba rugi dan neraca PT.Gunung
Slamet Sejahtera untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Laporan
Laba Rugi Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 adalah :
Laporan
Neraca Per 31 Desember 2022 pada posisi Aktiva adalah :
Perlakuan Perpajakan Atas Biaya Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Perlakuan Perpajakan Atas Biaya Sewa Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut :
1. Atas
pembayaran biaya sewa Tanah dan/atau Bangunan oleh suatu perusahaan, maka
perusahaan tersebut harus memotong dan menyetorkan pajak PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar 10 % x Seluruh biaya sewa yang dibayarkan kepada pemilik Tanah dan/atau
Bangunan.
2. Perusahaan
yang menyewa harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada
pemilik Tanah dan/atau Bangunan tersebut.
3. Besarnya
uang yang dibayarkan kepada Pemilik Tanah dan/atau Bangunan adalah sebesar biaya
sewa setelah dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), dengan catatan
pemilik tanah bukan Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengakuan
biaya sewa oleh perusahaan adalah sebesar biaya sewa yang dibayarkan untuk satu
periode / satu tahun.
Apabila besarnya biaya sewa yang dibayarkan meliputi
beberapa periode/tahun, maka pengakuan biaya sewa diamortisasi/diakui sesuai
dengan masa manfaatnya.
Contoh Kasus :
PT.Gunung Slamet Sejahtera yang menyewa Gudang seperti tersebut diatas dari Robert sebesar Rp.80.000.000,- untuk jangka waktu 8 tahun (Robert bukan Pengusaha Kena Pajak), maka yang dilakukan PT.Gunung Slamet Sejahtera adalah sebagai berikut :
1. Memotong
dan menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.8.000.000,- (10 % x 80.000.000
).
2. Melaporkan
ke Kantor Pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas pemotongan tersebut.
3. Memberikan
bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Robert.
4. Membayarkan
biaya sewa selama 8 tahun setelah dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar
Rp.72.000.000,- (80.000.000-8.000.000) dengan catatan Robert bukan Pengusaha
Kena Pajak.
5. Biaya
sewa satu tahun diakui sebesar Rp.10.000.000,- (80.000.000 dibagi 8)
b. Perlakuan Perpajakan atas biaya sewa tanah dan/atau bangunan jika penyewa pemotong pajak
PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemilik tanah dan/atau bangunan merupakan Pengusaha
Kena Pajak yang usahanya dibidang penyewaan tanah dan/atau bangunan adalah
sebagai berikut :
1. Atas
pembayaran biaya sewa Tanah dan/atau Bangunan oleh suatu perusahaan, maka
perusahaan tersebut harus memotong dan menyetorkan pajak PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar 10 % x Seluruh biaya sewa yang dibayarkan kepada pemilik Tanah dan/atau
Bangunan.
Perusahaan yang menyewa harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2) kepada pemilik Tanah dan/atau Bangunan tersebut.
2. Pemilik
Tanah dan/atau Bangunan menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi sewa tersebut
dan memungut Pajak PPN sebesar 11 % x Seluruh biaya sewa.
3. Besarnya
uang yang dibayarkan kepada Pemilik Tanah dan/atau Bangunan adalah sebesar
biaya sewa ditambah Pajak PPN dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).
4. Pengakuan
biaya sewa oleh perusahaan adalah sebesar biaya sewa yang dibayarkan untuk satu
periode / satu tahun tidak termasuk pajak PPN jika Perusahaan Pengusaha Kena
Pajak.
Jika Perusahaan bukan Pengusaha Kena Pajak, maka biaya sewa diakui
sebesar uang sewa ditambah dengan pajak PPN yang telah dibayarkan.
Apabila
besarnya biaya sewa yang dibayarkan meliputi beberapa periode/tahun, maka
pengakuan biaya sewa diamortisasi/diakui sesuai dengan masa manfaatnya.
Contoh Kasus :
PT.Baja Besi Kuat yang menyewa gedung untuk kantor dari PT. Gajah Mada Estate (Pengusaha Kena Pajak ) sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2023 untuk jangka waktu empat tahun, maka yang dilakukan PT.Baja Besi Kuat adalah sebagai berikut :
1. Memotong
dan menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.2.000.000,- (10 % x 20.000.000
).
2. Melaporkan
ke Kantor Pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas pemotongan tersebut.
3. Memberikan
bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT. Gajah Mada Estate.
4. Pajak
PPN yang terutang atas biaya sewa tersebut adalah sebesar Rp.2.200.000,- (11 %
x 20.000.000)
5. Membayarkan
biaya sewa selama empat tahun ditambah pajak PPN dan dikurangi PPh Pasal 4 ayat
(2) sebesar Rp.20.200.000,- (20.000.000 + 2.200.000-2.000.000).
6. PT.Baja
Besi Kuat menerima bukti pembayaran biaya sewa dan Faktur Pajak.
7. Biaya
sewa satu tahun diakui sebesar Rp.5.000.000,- (20.000.000 dibagi 4)
Perlakukan Perpajakan Atas
Biaya Sewa selain Tanah dan/atau Bangunan :
1. Atas
pembayaran biaya sewa selain Tanah dan/atau Bangunan oleh suatu perusahaan,
maka perusahaan tersebut harus memotong dan menyetorkan pajak PPh Pasal 23
sebesar 2 % x Seluruh biaya sewa yang dibayarkan kepada pemilik Harta selain Tanah dan/atau Bangunan.
2. Perusahaan
yang menyewa harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada pemilik
Harta selain Tanah dan/atau Bangunan tersebut.
3. Besarnya
uang yang dibayarkan kepada Pemilik Harta selain Tanah dan/atau Bangunan adalah
sebesar biaya sewa setelah dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 23, dengan
catatan pemilik tanah bukan Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengakuan
biaya sewa oleh perusahaan adalah sebesar biaya sewa yang dibayarkan untuk satu
periode / satu tahun. Apabila besarnya biaya sewa yang dibayarkan meliputi
beberapa periode/tahun, maka pengakuan biaya sewa diamortisasi/diakui sesuai dengan
masa manfaatnya.
Contoh Kasus :
PT.Dieng Jaya Sentosa yang menyewa Mobil dari Tugino (sudah memiliki NPWP) sebesar Rp.40.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2023 untuk jangka waktu 4 tahun (Tugino bukan Pengusaha Kena Pajak), maka yang dilakukan PT.Gunung Slamet Sejahtera adalah sebagai berikut :
1. Memotong
dan menyetorkan PPh Pasal 23 sebesar Rp.800.000,- (2 % x 40.000.000 ).
2. Melaporkan
ke Kantor Pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23 atas pemotongan tersebut.
3. Memberikan
bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Tugino.
4. Membayarkan
biaya sewa selama 4 tahun setelah dikurangi PPh 23 ayat (2) sebesar Rp.39.200.000,-
(40.000.000-800.000) dengan catatan Robert bukan Pengusaha Kena Pajak.
b. Aspek
Perpajakan atas biaya sewa selain tanah dan/atau bangunan jika penyewa pemotong
pajak PPh 23 dan pemilik Harta selain tanah dan/atau bangunan merupakan
Pengusaha Kena Pajak yang usahanya dibidang penyewaan tanah dan/atau bangunan adalah
sebagai berikut :
1. Atas
pembayaran biaya sewa selain Tanah dan/atau Bangunan oleh suatu perusahaan,
maka perusahaan tersebut harus memotong dan menyetorkan pajak PPh 23 sebesar 2
% x Seluruh biaya sewa yang dibayarkan kepada pemilik Harta selain Tanah
dan/atau Bangunan. Perusahaan yang menyewa harus memberikan bukti pemotongan
PPh Pasal 23 kepada pemilik Harta selain Tanah dan/atau Bangunan tersebut.
2. Pemilik
Harta selain Tanah dan/atau Bangunan menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi
sewa tersebut dan memungut Pajak PPN sebesar 11 % x Seluruh biaya sewa.
3. Besarnya
uang yang dibayarkan kepada Pemilik Harta selain Tanah dan/atau Bangunan adalah
sebesar biaya sewa ditambah Pajak PPN dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 23.
4. Pengakuan
biaya sewa oleh perusahaan adalah sebesar biaya sewa yang dibayarkan untuk satu
periode / satu tahun tidak termasuk pajak PPN jika Perusahaan Pengusaha Kena
Pajak. Jika Perusahaan bukan Pengusaha Kena Pajak, maka biaya sewa diakui
sebesar uang sewa ditambah dengan pajak PPN yang telah dibayarkan. Apabila
besarnya biaya sewa yang dibayarkan meliputi beberapa periode/tahun, maka
pengakuan biaya sewa diamortisasi/diakui sesuai dengan masa manfaatnya.
Contoh Kasus :
PT.Baja Besi Kuat yang menyewa mobil dari PT. Gajah Mada Estate (Pengusaha Kena Pajak ) sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2023 untuk jangka waktu satu tahun, maka yang dilakukan PT.Baja Besi Kuat adalah sebagai berikut :
1. Memotong
dan menyetorkan PPh Pasal 23 sebesar Rp.200.000,- (2 % x 10.000.000 ).
2. Melaporkan
ke Kantor Pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23 atas pemotongan tersebut.
3. Memberikan
bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT. Gajah Mada Estate.
4. Pajak
PPN yang terutang atas biaya sewa tersebut adalah sebesar Rp.1.100.000,- (11 %
x 10.000.000).
5. Membayarkan
biaya sewa selama satu tahun ditambah pajak PPN dan dikurangi PPh Pasal 23
sebesar Rp.10.900.000,- (10.000.000 + 1.100.000-200.000).
6. PT.Baja
Besi Kuat menerima bukti pembayaran biaya sewa dan Faktur Pajak.
- Kamus
Istilah Akuntansi (Dhanny R Cyssco)