PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Guru Honorer/Tenaga Kependidikan Honorer

Pertanyaan Konsultasi Pajak :

1. Bagaimana pengenaan Pajak PPh Pasal 21 guru honorer atau tenaga kependidikan honorer yang menerima honor setiap bulan dari dana BOS namun selain itu juga mereka telah menerima tunjangan dari Pemerintah Daerah, dan/atau tunjangan fungsional, dan/atau tunjangan lainnya yang dananya bersumber dari APBN/APBD selain dari dana BOS.

2. Mohon penegasannya, terima kasih.

Jawaban Konsultasi Pajak :

1. Pengertian Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

2. Pengertian Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

3. Guru Honorer atau Tenaga Kependidikan Honorer termasuk dalam kriteria Pegawai Tetap sehingga seluruh penghasilan yang diterima dikurangi biaya jabatan dan dikurangi PTKP baru kemudian dikenakan PPh Pasal 21.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Guru Honorer atau Tenaga Kependidikan Honorer  Tahun Pajak 2020, 2021 dan Tahun Pajak 2022 :

a. Arman seorang guru honorer di SD Negeri Suka Makmur. 

b. Arman setiap bulan menerima penghasilan dari dana APBD sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).

c. Selain itu Arman juga menerima tambahan penghasilan dari Dana Bos sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima setiap bulan. 

d. Arman berstatus telah menikah dan mempunyai seorang anak.

e. Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Bendahara SD Negeri Suka Makmur atas penghasilan Arman adalah sebagai berikut :

Penghasilan sebulan (1.000.000 + 400.000)	:	1.400.000
Biaya Jabatan (1.400.000 x 5 %)	:	70.000
Penghasilan neto sebulan (1.400.000-70.000)	:	1.330.000
Penghasilan neto setahun (1.330.000 x 12)	:	15.960.000
PTKP :	:
Wajib Pajak sendiri	:	54.000.000
Status Kawin	:	4.500.000
1 Anak	:	4.500.000
Total PTKP	:	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (15.960.000-58.500.000)	:	0
PPh terutang	:	0

Jadi atas penghasilan yang diterima Arman setiap bulan tidak dipotong PPh Pasal 21.

Artikel Yang Perlu Diketahui :

Tanya Jawab Terbaru

Tanya Jawab PPh Pasal 21

Tanya Jawab Pajak Bendahara

Referensi :

1. Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 21

2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

3. PMK-101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.

4. PMK-102/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaab Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan PPh.

5. PMK-252/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pemotongan PPh Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

6. PER-16/PJ/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

7. PER-32/PJ/2015  Tanggal  07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Berbagi :