Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kode Jenis Setoran Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Pajak Untuk Penyetoran Pajak PPN Dalam Negeri 411211 

Kode Jenis Setoran Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah Kode Jenis Setoran Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyetorkan Pajak PPN ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.


Contoh Penggunaan Kode Jenis Setoran Pajak PPN  Dalam Negeri  411211

Contoh 1

CV.Mangun Jaya Abadi adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dibidang perdagangan alat elektronik.

CV.Mangun Jaya Abadi akan melakukan penyetoran Pajak PPN masa Pajak Pebruari sebagai lampiran SPT Masa PPN  sebesar Rp.156.653.000,00. 

Maka atas Pajak PPN masa Pajak Pebruari tersebut harus disetorkan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan Kode Jenis Setoran Pajak
 411211-100.

Contoh 2

PT.Surya Kencana Motor adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dibidang perdagangan sepeda motor.

PT.Surya Kencana Motor telah terlambat melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari, sehingga Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak)  sebesar Rp.500.000,00. 

Maka atas STP PPN Masa Pajak Januari tersebut harus disetorkan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan Kode Jenis Setoran Pajak
 411211-300.

Kasus Yang Sering Terjadi

Terjadi Salah Pembuatan Kode Billing

Wajib Pajak kadang-kadang keliru dalam pembuatan Kode Billing yang akan digunakan untuk pembayaran pajak yang terutang.

Misalkan terjadi kesalahan pengisian kode billing yang seharusnya disetor untuk PPN atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPN tetapi malah membuat kode billing untuk PPN Dalam Negeri.

Apabila terjadi hal tersebut sepanjang belum dilakukan penyetoran pajak, maka kode billing atas PPN Dalam Negeri diabaikan saja. 

Segera dibuat lagi kode billing untuk  PPN atas STP (Surat Tagihan Pajak) tersebut.

Terjadi Salah Setor

Wajib Pajak kadang-kadang keliru dalam pembayaran pajak yang terutang.

Terjadi kesalahan pengisian kode billing yang seharusnya disetor untuk PPN atas STP (Surat Tagihan Pajak)  tetapi malah membuat kode billing untuk PPN Dalam Negeri dan telah melakukan penyetoran ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.

Apabila terjadi salah setor, maka yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah melakukan permohonan Pemindahbukuan (Pbk) dari bukti pembayaran pajak untuk PPN Dalam Negeri dipindahkan ke jenis pajak  PPN atas STP (Surat Tagihan Pajak).


Kode Jenis Setoran Pajak Untuk Penyetoran Pajak PPN Dalam Negeri 411211 adalah sebagai berikut : 

Kode Jenis
Setoran Pajak

Keterangan

411211-100

untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.

411211-101

untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.

411211-102

untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

411211-103

untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.


411211-104

untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

411211-104

untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.

411211-105

untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar

411211-106

untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP

411211-121

untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan

411211-122

untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat tidak dikreditkan

411211-199

untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri (Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Dalam Negeri)

411211-300

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.

411211-310

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.

411211-311

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.

411211-312


untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

411211-313

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

411211-314

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.

411211-320

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.

411211-321

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.

411211-322

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

411211-323

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

411211-324

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.

411211-390

untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

411211-500


untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

411211-501


untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

411211-510


untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

411211-511

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

411211-900

untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan

411211-910

untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN

411211-920

untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN

411211-930

untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa


Artikel Yang Terkait  :