Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Instansi Pemerintah Desa

Pengertian Instansi Pemerintah Desa adalah :
unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kewajiban memiliki NPWP bagi Instansi Pemerintah Desa
Setiap Instansi Pemerintah Desa wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Desa menurut keadaan yang sebenarnya.

Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah Desa dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

NPWP digunakan oleh Bendahara Desa atau kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah Desa sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap Instansi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Instansi Pemerintah Desa
Instansi Pemerintah Desa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Instansi Pemerintah Desa yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa dengan menyampaikan permohonan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah Desa.

Dalam hal tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah Desa, maka Instansi Pemerintah Desa wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Desa.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi Pemerintah Desa sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila Instansi Pemerintah Desa tidak melaksanakan kewajibannya.

Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :