Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Instansi Pemerintah Desa

Pengertian Instansi Pemerintah Desa adalah :
unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kewajiban memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi Instansi Pemerintah Desa

Setiap Instansi Pemerintah Desa wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Desa menurut keadaan yang sebenarnya.

Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah Desa dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

NPWP digunakan oleh Bendahara Desa atau kepala urusan keuangan pemerintah desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Instansi Pemerintah Desa sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap Instansi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Instansi Pemerintah Desa

Instansi Pemerintah Desa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Instansi Pemerintah Desa yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa dengan menyampaikan permohonan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah Desa.

Dalam hal tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Instansi Pemerintah Desa, maka Instansi Pemerintah Desa wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah Desa.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi Pemerintah Desa sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila Instansi Pemerintah Desa tidak melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak bagi Instansi Pemerintah Desa

1. Instansi Pemerintah Desa Wajib Memotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang atas pembayaran kepada penerima penghasilan.

2. Instansi Pemerintah Desa Wajib Memungut PPh Pasal 22 , PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran kepada penerima penghasilan.

3. Instansi Pemerintah Desa Wajib Menyetorkan Pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang atas nama Instansi Desa.

4. Instansi Pemerintah Desa Wajib Menyetorkant PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang terutang atas nama dan NPWP penerima penghasilan atau rekanan Pemerintah Desa.

5. Instansi Pemerintah Desa Wajib Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang kepada penerima penghasilan

6. Instansi Pemerintah Desa Wajib Memberikan fotocopy bukti penyetoran PPh Pasal 22 , PPN dan PPnBM yang terutang kepada penerima penghasilan atau rekanan Instansi Pemerintah Desa.

Kewajiban Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah Desa

1. Instansi Pemerintah Desa Wajib Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 setiap bulan apabila ada pembayaran, apabila tidak ada pembayaran pelaporan hanya untuk masa pajak Desember saja.

2. Instansi Pemerintah Desa Wajib Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 15 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 apabila ada pembayaran.

3. Instansi Pemerintah Desa Wajib melaporkan SPT Masa PPN dan PPnBM setiap bulan.