Peraturan Pajak Tentang Transfer Pricing (Hubungan Istimewa)
Peraturan Pajak Tentang Transfer Pricing (Hubungan Istimewa) terdiri Peraturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas Transfer Pricing (Hubungan Istimewa).
Peraturan Pajak Tentang Transfer Pricing (Hubungan Istimewa) terdiri dari :
- Pasal 18 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- PMK-22/PMK.03/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
- PER-17/PJ/2020 Tanggal 17 September 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Peraturan Pajak Tentang Transfer Pricing (Hubungan Istimewa) terdiri dari :
- Pasal 18 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- PMK-22/PMK.03/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
- PER-17/PJ/2020 Tanggal 17 September 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
- PER-69/PJ/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) berlaku sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2020
- PMK-49/PMK.03/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- PMK-213/PMK.03/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
- PMK-169/PMK.010/2015 Tanggal 9 September 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan PPh.
- PMK-49/PMK.03/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- PMK-213/PMK.03/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
- PMK-169/PMK.010/2015 Tanggal 9 September 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan PPh.
- PMK Nomor 240/PMK.03/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)
- PER-25/PJ/2017 Tanggal 28 Nopember 2017 Tentang Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan PPh dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri.
- PER-22/PJ/2013 Tanggal 30 Mei 2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang mempunyai hubungan istimewa
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional
Peraturan Pajak Tentang PPh Badan
Peraturan Pajak Tentang PPh Orang Pribadi
- PER-25/PJ/2017 Tanggal 28 Nopember 2017 Tentang Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan PPh dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri.
- PER-22/PJ/2013 Tanggal 30 Mei 2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang mempunyai hubungan istimewa
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional
Peraturan Pajak Tentang PPh Badan
Peraturan Pajak Tentang PPh Orang Pribadi