Peraturan Pajak Tentang SKB Pemotongan dan atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain

Peraturan Pajak Tentang SKB Pemotongan dan atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain … Read more » Peraturan Pajak Tentang SKB Pemotongan dan atau Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain

SE-129/PJ/2010 PPN Atas Sewa Guna Usaha

SE-129/PJ/2010 Tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Perlakuan PPN Atas Transaksi Se… Read more » SE-129/PJ/2010 PPN Atas Sewa Guna Usaha

Bukan Objek Pajak PPh Orang Pribadi

Yang bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi d… Read more » Bukan Objek Pajak PPh Orang Pribadi

PMK No. 80/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Perubahan Atas PMK No.36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

PMK No. 80/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Perubahan Atas PMK No.36/PMK.03/2007… Read more » PMK No. 80/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Perubahan Atas PMK No.36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN

PER-08/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SatuanKerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

PER-08/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pem… Read more » PER-08/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SatuanKerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

Perhitungan PPN dan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos

Dasar pemungutan PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Ben… Read more » Perhitungan PPN dan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Kepada Bendahara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Bendahara Bos