16 Juni 2013

Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa dan Tahunan

Salah satu kewajiban sebagai wajib pajak adalah membayar/menyetor serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang diterima oleh Wajib Pajak pada saat pendaftaran NPWP dan NPPKP.
Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan adalah sebagai berikut :

No
Jenis Pajak
Batas waktu
Penyetoran/ Pembayaran
Pelaporan
1
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan
tanggal 10 bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
2
PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
3
PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh
tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
4
PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendir
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
5
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh
tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
6
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
7
PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
15 (lima belas) bulan
tanggal 20 bulan berikutnya
8
PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor
harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor

9
PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan             pajak
secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
10
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara
pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara
14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
11
PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
12
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
tanggal 20 bulan berikutnya
13
PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
14
PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri  oleh orang pribadi atau badan
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya
meliputi tempat bangunan tersebut akhir bulan berikutnya
15
PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan
15 (lima belas) bulan berikutnya
akhir bulan berikutnya
16
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN
tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN
pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
18
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
19
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
akhir Masa Pajak terakhir
20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya
20
Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya
21
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
sebelum SPT Tahunan PPh OP disampaikan
3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
22
SPT Tahunan PPh  Badan
sebelum SPT Tahunan PPh Badan disampaikan
4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak


Istilah-Istilah Yang Perlu Diketahui :
  • Pengertian Wajib Pajak
  • Pengertian NPWP 
Referensi :
  •      Pasal 3, Pasal 9 UU No.28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan). 
  •     Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-80/PMK.03/2010 tentang Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT