4 Oktober 2015

Objek PPh Pasal 21 Yang Tidak Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD

Objek PPh Pasal 21 Yang Tidak Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD  adalah meliputi :
Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD  meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
a. Pejabat Negara, untuk:
1.Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.
2.Imbalan tetap sejenisnya.
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).

Dalam hal penghasilan tetap dan teratur setiap bulan diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut.

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.

Tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap objek pajak penghasilan tersebut diatas adalah berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD disetor dan dilaporkan oleh Bendahara Pemerintah yang melakukan pembayaran penghasilan tersebut.