13 Februari 2014

Jenis atau Kategori Perbedaan Temporer (Beda Waktu) Dalam Akuntansi Pajak

Jenis atau Kategori Perbedaan Temporer (Beda Waktu) Dalam Akuntansi Pajak  adalah sebagai berikut :
  •   Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang terkait dengan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak dalam periode setelah pengakuannya sebagai elemen laba rugi akuntansi, atau sering disebut  perbedaan temporer kena pajak.
Contoh :
Piutang yang timbul dari hasil penjualan angsuran yang diakui sebagai elemen laba-rugi akuntansi dalam periode terjadinya transaksi penjualan, dan dalam periode terjadinya penerimaan kas sebagai elemen penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.
  •  Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak Tangguhan)  juga timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang terkait dengan setiap biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan laba-rugi fiskal dalam periode sebelum pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi.
Contoh :
Suatu aktiva tetap yang disusutkan lebih cepat untuk perhitungan laba-rugi fiskal atau penghasilan kena pajak daripada penyusutannya untuk perhitungan laba-rugi akuntansi.
  •  Perbedaan temporer berupa future deductible amount (Aktiva Pajak Tangguhan) timbul dari pembayaran atau penyelesaian suatu kewajiban yang terkait dengan biaya atau kerugian, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk laba-rugi fiskal dalam periode sebelum pengakuannya sebagai elemen biaya dalam laporan keuangan (laba-rugi akuntansi).
Contoh :
Kewajiban atau utang garansi yang diakui sebagai elemen biaya dalam periode terjadinya transaksi penjualan barang untuk perhitungan laba-rugi akuntansi, tetapi diakui sebagai  biaya  fiskal (elemen laba-rugi fiskal) dalam periode terjadinya transaksi pembayaran atau pengeluaran kas untuk biaya garansi dalam periode mendatang.
  • Perbedaan temporer berupa future deductible amount (Aktiva Pajak Tangguhan)  juga timbul sebagai akibat dari pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang terkait dengan penghasilan atau keuntungan yang diakui sebagai elemen laba-rugi fiskal atau penghasilan kena pajak dalam periode sebelum pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi.
Contoh :
Penghasilan dari surat kabar harian atau majalah untuk masa satu tahun yang diterima dimuka, yang diakui sebagai elemen laba-rugi fiskal atau penghasilan kena pajak dalam periode terjadinya penerimaan kas, tetapi diakui sebagai elemen laba-rugi akuntansi dalam periode diperoleh atau direalisasikannya penghasilan tersebut dikemudian hari.
  •  Perbedaan temporer juga timbul dari transaksi atau peristiwa yang sudah diakui didalam laporan keuangan (komersial) dan akan bertambah atau berkurangnya penghasilan kena pajak atau laba fiscal periode mendatang, tetapi tidak dapat diidentifikasi dengan aktiva atau kewajiban tertentu untuk tujuan penyajiannya di dalam laporan keuangan. Termasuk dalam kategori perbedaan temporer demikian antara lain :
1.    Biaya pendirian yang diakui sebagai elemen laba-rugi akuntasi dalam periode terjadinya biaya (tidak dikapitalisasi sebagai aktiva), tetapi ditangguhkan (dikapitalisasi sebagai aktiva atau beban tangguhan) dan diamortisasi sebagai biaya secara periodik atau pengurang penghasilan untuk perhitungan penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.
2.    Biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai elemen penghasilan kena pajak atau laba fiskal  dalam periode terjadinya biaya, tetapi dikapitalisasi sebagai aktiva atau beban tangguhan dan diamortisasi secara periodik untuk perhitunganlaba-rugi akuntansinya.
3.    Laba atas kontrak jangka panjang yang diakui berdasar metode kontrak selesai untuk tujuan penghitungan laba akuntansi, tetapi diakui berdasar metode persentase penyelesaian untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.
Referensi :
  • Akuntansi Pajak (Harnanto)
  • Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
  • UU No.28 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya
  • UU No.36 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya
  • UU No.42 Tentang PPN dan PPnBM dan peraturan pelaksanaannya