30 Juni 2015

Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 Oleh Bendahara


Pertanyaan Konsultasi Pajak :
  1.  Benarkah untuk pemungutan PPN belanja barang dan jasa pemerintah pembelian diatas 2 juta rupiah… apakah ada peraturan dan dasar hukumnya.. karena ada yg bilang pemungutan belanja barang dan jasa tahun 2014 wajib bayar PPN bukan lagi diatas 1 juta tetapi diatas 2 juta.
  2.  Misalkan belanja ATK Rp. 1.9 juta apakah kena PPN dan dipotong juga PPH Pasal 22…????
Jawaban Konsultasi Pajak :
  • Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM atas belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah adalah sebagai berikut :
  1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal : pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak  merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (Pasal 4 huruf a KMK Nomor 563/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003)
  • Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah (selain bendahara BOS) adalah sebagai berikut : 
  1. PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal : pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Termasuk Pajak-Pajak) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (PMK NOMOR 107/PMK.010/2015 Tanggal 08 Juni 2015)
  2. PPh Pasal 22 tidak dipungut oleh Bendaharawan BOS (Bendahara Operasional Sekolah).
  • Apabila Bendahara Pemerintah melakukan pembelian barang kena pajak senilai Rp.1.900.000,- (nilai pengadaan termasuk pajak-pajak) hanya ada kewajiban pemungutan PPN, PPh Pasal 22 tidak dipungut.
  1. ·    Perhitungan PPN yang harus dipungut oleh bendahara :
Dasar Pengenaan Pajak
100 x 1.900.000
110
:
1.727.272
PPN
10 % x 1.727.272
:
172.727

Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :