28 Juni 2014

PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

  • PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan selengkapnya silahkan KLIK DISINI.
  • Lampiran PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan selengkapnya silahkan KLIK DISINI.
  • PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 menetapkan tentang :
  1. Besarnya biaya Penyusutan atas harta yang masih dalam proses pengerjaan ditentukan dan  dimulai penyusutan pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
  2. Tata cara serta formulir yang digunakan untuk permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan.
  3. Syarat-syarat permohonan dan Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan.
  • Status PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 adalah sebagai berikut :
  1.  PER-10/PJ/2014 Tanggal 21 Maret 2014 mulai berlaku sejak Tanggal 21 Maret 2014.
  • Peraturan Yang Terkait :
  1. Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu