31 Mei 2015

Pengertian Tax Planning

Pengertian Tax Planning adalah :
Suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
Jadi dalam membuat tax planning suatu perusahaan tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax Planning dilakukan oleh suatu perusahaan disebabkan karena bagi perusahaan pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Sehingga perusahaan akan berusaha mengecilkan atau menghindari pajak yang harus dibayar. Namun demikian agar tidak bermasalah dengan hukum, maka tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari atau mengecilkan pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Pembuatan Tax Planning adalah :
  •  Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.
  •  Agar Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada.
Untuk merealisasikan tax planning yang tidak melanggar peraturan perpajakan, maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena peraturan perpajakan yang membuat manusia maka dimungkinkan adanya celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang.
Untuk membuat tax planning yang baik coba dimulai dengan cara memahami :
  1. Pengertian dan jenis penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan.
  2. Pengertian dan jenis penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan.
  3. Pengertian dan jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak
  4. Pengertian dan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak
  5. Cara perhitungan pajak penghasilan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Peraturan perpajakan yang dimaksud adalah :
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya
  •  Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). 
Jenis-Jenis Tax Planning :
  • National Tax Planning.
Yaitu Tax Planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia saja atau Wajib Pajak yang memmpunyai transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja. Tax Planing dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya.
  • Internasional Tax Planning.
Yaitu Tax Planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia saja dan di Luar Negeri. Sehingga Wajib Pajak ini selain melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri juga melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri dan Perusahaan yang berkedudukan di Luar Indonesia. Tax Planing dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) yang berlaku antara Indonesia dengan Negara dimana lawan transaksi tersebut berada, yaitu antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya.
  4. Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). 
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :