Manajemen Perpajakan

A. Pengertian Manajemen Perpajakan

Pengertian Manajemen Perpajakan adalah Suatu strategi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan Wajib Pajak dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal.

Manajemen Perpajakan adalah Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan seminimal mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba setelah pajak (net profit after tax) yang maksimal.

Bagi Wajib Pajak, pembayaran pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba setelah pajak (net profit after tax), sehingga ada kecenderungan dari Wajib Pajak untuk meminimalkan besarnya pembayaran pajak.

Bagi Pemegang Saham, pembayaran pajak akan mengurangi laba setelah pajak yang dapat dibagikan sebagai dividen.

Sehingga semakin besar pembayaran pajak akan semakin mengurangi dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Oleh karena itu Wajib Pajak perlu memiliki manajemen pajak yang baik agar dapat melakukan penghematan biaya pajak secara legal.

B. Tujuan Manajemen Pajak

Manajemen Pajak tidak bertujuan agar Wajib Pajak dapat mengelak dari pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Tujuan Manajemen Pajak antara lain :

1. Untuk mengurangi beban pajak sehingga memaksimalkan laba setelah pajak (net profit after tax)

Dengan melaksanakan manajemen pajak yang tepat, diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan laba setelah pajak (net profit after tax).

2. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Wajib Pajak mengharapkan dengan melaksanakan Manajemen Pajak yang tepat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga tidak akan terkena sanksi atau hukuman dari Kantor Pajak.

C. Fungsi Manajemen Pajak

Fungsi Manajemen Pajak antara lain :

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning).

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menganalisis seluruh aspek yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan optimal yang dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation).

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah Wajib Pajak akan mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.

Wajib Pajak akan memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan tax planning yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Pajak (tax control)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Wajib Pajak dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

D. Syarat Manajemen Pajak Yang Baik

Syarat Manajemen Pajak Yang Baik antara lain :

1. Tidak melanggar peraturan perpajakan.

Manajemen Pajak tidak boleh dilaksanakan dengan melanggar peraturan perpajakan.

Oleh karena itu Wajib Pajak perlu memahami peraturan pajak yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

Peraturan Pajak antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Pelaksanannya.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya serta Peraturan Pelaksanaannya.

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya serta Peraturan Pelaksanaannya.

2. Secara bisnis masuk akal.

Manajemen Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Bisnis Wajib Pajak baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Sehingga Strategi Manajemen Pajak yang dilaksanakan harus sesuai dengan praktik bisnis yang dijalankan oleh Wajib Pajak.

3. Bukti-bukti pendukung yang memadai.

Manajemen Pajak harus dilaksanakan dengan didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

Bukti pendukung transaksi keuangan Wajib Pajak antara lain :

a. Surat Perjanjian Kontrak.

b. Invoice.

c. Faktur Pajak.

d. PO (Purchase Order)

e, DO (Delivery Order).

f. Rekening Koran

g. Kwitansi

h. Cek.

i. Bukti setoran bank.

j. Bilyet giro

k. Nota Kredit.

l. Nota Debet.

m. Bukti Kas Masuk

n. Bukti Kas Keluar

o. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).

p. PIB (pemberitahuan Impor Barang)

q. Bukti Pembayaran Pajak

Kebenaran transaksi keuangan Wajib Pajak meliputi kebenaran formal dan kebenaran material.

Kebenaran formal dan kebenaran material transaksi keuangan Wajib Pajak harus dibuktikan dengan adanya bukti pendukung yang memadai.

E. Materi Yang Dipelajari Dalam Manajemen Pajak

Materi Yang Dipelajari Dalam Manajemen Pajak antara lain :

1. Akuntansi

Materi Akuntansi yang perlu dipahami meliputi :

a. Akuntansi Keuangan

b. Akuntansi Pajak

2. Proses Bisnis

Proses Bisnis adalah suatu kumpulan dari aktivitas terstruktur yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu keluaran (produk/output) dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu perusahaan.

3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adalah Hukum Formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

4. Administrasi Pajak.

Administrasi Pajak adalah tata cara atau prosedur Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

5. Formulir Pajak.

Formulir Pajak adalah formulir yang harus digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

6. Peraturan Perpajakan

Peraturan Perpajakan adalah Peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Peratuan Perpajakan terdiri dari :

a. Undang-Undang (UU)

b. Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)

c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak

f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak

7. Aplikasi Perpajakan

Aplikasi Perpajakan adalah Aplikasi yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik (online maupun ofline).

8. Pajak Penghasilan Dalam Negeri

Pajak Penghasilan Dalam Negeri meliputi :

a. PPh Badan

b. PPh Orang Pribadi

c. PPh Pasal 4 ayat 2

d. PPh Pasal 15

e. PPh Pasal 21

f. PPh Pasal 22

g. PPh Pasal 23

9. PPN

10. PPnBM

11. Manajemen Pajak

Manajemen Pajak adalah Sarana bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan memaksimalkan laba setelah pajak.

Manajemen Pajak terdiri dari :

a. Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Tax Planning (Perencanaan Pajak) adalah langkah awal dalam manajemen yang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh aspek perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan memutuskan bagaimana cara meminimalkan biaya pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.

b. Tax Implementation (Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan)

Tax Implementation (Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan) dijalankan berdasarkan Tax Planning (Perencanaan Pajak) yang telah ditetapkan oleh Wajib Pajak.

c. Tax Control (Pengendalian Pajak)

Tax Control (Pengendalian Pajak) adalah kegiatan pengawasan dan perorganisasian atas pelaksanaan Tax Planning (Perencanaan Pajak).

d. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak)

Tax Evasion (Penyelundupan Pajak) adalah Penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan atau dengan cara illegal (penggelapan pajak).

e.Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) adalah menghidari pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara mengikuti peraturan perpajakan yang ada dan dilakukan secara legal.

12. Pemilihan Sumber Pendanaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam berbisnis adalah melalui pendanaan.

Sumber pendanaan bagi perusahaan terdiri dari :

a. Sumber pendanaan dari internal perusahaan.

Sumber pendanaan internal perusahaan biasanya berasal dari laba ditahan (retained earning).

b. Sumber pendanaan dari eksternal perusahaan.

Sumber pendanaan eksternal perusahaan biasanya berasal dari modal dan utang

13. Penggunaan Dana Perusahaan

14. Fasilitas dan Insentif Pajak.

Fasilitas dan Insentif Pajak dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang pada akhirnya dapat mamaksimalkan laba setelah pajak (net profit after tax).

Fasilitas dan Insentif Pajak antara lain :

a. Fasilitas dan Insentif Pajak PPh (Pajak Penghasilan)

b. Fasilitas dan Insentif Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

15. Pajak Internasional

Pajak Internasional antara lain meliputi :

a. PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia.

b. PPh Pasal 24 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang menerima penghasilan dari Luar Negeri.

c. Perlakuan Perpajakan atas BUT (Bentuk Usaha Tetap).

d. Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)

Baca Juga :

Kamus Istilah Yang Digunakan Dalam Akuntansi, Bisnis, Ekonomi dan Pajak

Singkatan-Singkatan Yang Digunakan Dalam Perpajakan