Wajib Pajak memperoleh aktiva / harta berwujud dalam berbagai cara, sehingga dalam menentukan berapa harga perolehan sebagai dasar penyusutan tentu saja berbeda-beda, penentuan berapa harga perolehan aktiva / harta berwujud sebagai dasar penyusutan adalah sebagai berikut :
a.Harga perolehan untuk aktiva/harta berwujud yang diperoleh dengan pembelian tunai terdiri dari biaya/uang yang dikeluarkan/terjadi untuk memperoleh aktiva/harta berwujud sampai ditempat dan siap dipakai, antara lain :
1. Harga beli aktiva/harta berwujud tersebut.
2. Biaya pengiriman.
3. Biaya asuransi.
4. Biaya pemasangan.
5. Biaya bea balik nama (notaris dan lain-lain)
6. Biaya lain yang berhubungan langsung dengan perolehan akiva/harta berwujud tersebut.
Apabila terhadap untuk pembelian tanah dan bangunan tidak bisa dipisahkan biaya notaris untuk tanah dan bangunan maka biaya notaris dialokasikan sesuai harga masing-masing tanah dan bangunan.
Contoh :
Harga tanah 20.000.000, Bangunan 60.000.000, biaya notaris 1.000.000.
Maka biaya notaris untuk tanah dialokasikan 20.0000.000 / 80.000.000 = 250.000
Maka biaya notaris untuk bangunan dialokasikan 60.0000.000 / 80.000.000 = 750.000
b. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh, maka harga perolehan / dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
c.Apabila akitva/harta berwujud diperoleh dengan cara hibah/sumbangan maka harga perolehan / dasar penyusutan bagi penerima hibah adalah nilai sisa buku harta hibahan.
d.Apabila akitva / harta berwujud diperoleh dengan cara hibah/sumbangan/warisan dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat maka harga perolehan / dasar penyusutan bagi penerima hibah adalah harga NJOP tahun diterimanya aktiva/harta tersebut.
e.Apabila akitva / harta berwujud diperoleh dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi maka harga perolehan / dasar penyusutan bagi lessee (yang mengunakan barang) adalah nilai sisa (residual-value) barang modal yang bersangkutan.
Artikel Yang Perlu Diketahui :
- Artikel Tentang PPh Badan
- Artikel Tentang PPh Orang Pribadi
- Pengertian dan Ketentuan Tentang Penyusutan Aktiva/Harta Berwujud.
- Saat Dimulainya Penyusutan atas Harta Berwujud.
- Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud.
- Metode Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4.
Referensi :
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- PMK Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- KMK Nomor 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 Tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil Yang Menerima Hibah Bukan Sebagai Objek Pajak.
- KMK Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.