PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman

PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman mengatur tentang :

1. Pasal I Tentang Penambahan Pasal 3A .

2. Pasal 3 A Tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah serta pengenaan Pajak Penghasilan kepada Kontraktor, Konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh dana hibah. Atas PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

3. Pasal II Tentang Saat berlakunya PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih memperlancar pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah, dipandang perlu memberikan perlakuan di bidang perpajakan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995yang dijadikan Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah, ditanggung oleh Pemerintah.

(2) Pajak Penghasilan yang terutang oleh Kontraktor, Konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh hibah, ditanggung oleh Pemerintah."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan

Pada tanggal 23 Juni 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 107

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 1998

TENTANG

UMUM

Dalam rangka lebih menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh hibah, dipandang perlu memberikan perlakuan di bidang perpajakan. Perlakuan perpajakan dimaksud berupa ditanggungnya oleh Pemerintah :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan dan pemasok utama;

b. Pajak Penghasilan yang terutang oleh Kontraktor, konsultan, dan pemasok lapisan kedua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Karyawan Asing" adalah warga negara asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kontraktor, konsultan atau pemasok utama dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua" adalah kontraktor, konsultan dan pemasok yang menerima pekerjaan dari kontraktor, konsultan dan pemasok utama dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh hibah.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3770

Status PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman adalah sebagai berikut :

1. PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998 mulai berlaku sejak Tanggal 23 Juni 1998.

2. PP Nomor 63 Tahun 1998 Tanggal 23 Juni 1998 telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman.

3. PP Nomor 63 Tahun 1998 merubah PP Nomor 42 Tahun 1995 Tanggal 30 Nopember 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman

Baca juga :

- Peraturan Pajak Tahun 1998

- Peraturan Pajak Tentang Fasilitas Dan Insentif PPh

- Peraturan Pajak Tentang Fasilitas dan Insentif PPN dan PPnBM

- Peraturan Pajak Tentang Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman